Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Gender

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dewasa ini, telah membawa manusia pada posisi yang sangat tinggi, tapi disisi lain masih banyak problematika kemanusiaan yang tidak dapat terselesaikan dengan maksimal, seperti berbagai bentuk diskriminasi dan ketidak adilan gender terhadap perempuan. Kalau diamati realitas yang ada dimasyarakat betapa keberadaan kaum perempuan selalu terpinggirkan dan terpojokkan dalam ruangan sempit kehidupan kaum laki-laki. Disamping itu kepercayaan, ideologi bahkan ketentuan-ketentuan agama telah banyak mengkondisikan pemahaman masyarakat terhadap memandang posisi kaum perempuan.

Berbagai pandangan dan asumsi terhadap perempuan ini telah termanifestasikan dalam perkawinan, yang mana dalam hukum-hukum perkawinan ada asumsi telah terpengaruh oleh budaya patriarkhi, sehingga masyarakat pun mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Dalam perkawinan yang bercorak patriarkhi seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan kehendaknya dalam menentukan perkawinannya sendiri sehingga seorang perempuan jika sudah dirasa layak untuk menikah maka dia dikawinkan oleh ayahnya (wali).

Dalam akad nikah seorang perempuan harus dinikahkan oleh wali yaitu orang yang menggantikan posisi perempuan untuk melakukan/ mengucapkan ijab qabul, salah satu sebab mengapa perempuan dalam akad nikah digantikan oleh seorang wali, karena ada pandangan bahwa wanita itu pada dasarnya adalah seorang pemalu dan pasif. Asumsi tersebut tumbuh dan berkembang karena dalam masyarakat laki-laki adalah yang lebih dominan dibanding perempuan.

Dari pandangan tersebut telah memunculkan ketidakadilan gender yaitu terjadinya subordinasi terhadap perempuan. Kalau ditinjau dalam konsep gender dan juga seperti yang telah ditegaskan oleh agama Islam sendiri bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara, karena antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama

Permasalahan wali dalam perkawinan ini terdapat beberapa perbedaan diantara ulama dalam menentukan sebagai syarat sahnya terhadap suatu perkawinan. Sementara itu dalam Undang-undang perkawinan sendiri tidak ada sebuah kejelasan mengenai wali nikah ini. Dalam tinjauan gender seorang wali memandang kondisi perempuan yang akan melaksanakan akad, yang mana jika dia dipandang perempuan yang cakap, aktif maka wali tidak diperlukan dalam akadnya. Sedangkan bagi perempuan yang selama ini dianggap pemalu dan kondisi dia memang seperti itu maka dalam akad nikah seorang wali diperlukan sebagai ganti perempuan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut penelitian dari penulisan skripsi ini sebagai usaha untuk menelusuri terhadap berbagai bentuk pandangan masyarakat sekaligus pemahamannya terhadap ajaran agama yang selama ini dianggap bias gender, dan dalam penelitian ini setidaknya dapat dijadikan sebagai formulasi dalam menanggulangi berbagai bentuk stereotype dan ketidakadilan gender lainnya terhadap perempuan.