Peran dan kewenangan Peradilan Agama

ABSTRAK

Munculnya suatu produk hukum tidak terlepas dari berbagai persoalan yang melatarbelakanginya, apalagi berbicara produk hukum di Indonesia secara aplikatif tiga hukum selalu mewarnai pembentukan tata hukum di, yaitu Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat.

Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, jauh sebelum masyarakat bangsa ini telah menganut hukum adat dengan berbagai macam sistem yang mereka terapkan.

Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam telah dijalankan sepenuhnya oleh Peradilan Agama, dalam prakteknya peradilan agama dengan berbagai nama sudah cukup banyak yang mengurus soal Hukum Islam dalam Masyarakat.

Pada zaman kemerdekaan, Hukum Islam dalam hukum konstitusi ialah sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam hukum tata negara ketika ditampakkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 dalam konsideran dekrit tersebut, menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut.

Peranan Hukum Islam dan wewenang Pengadilan Agama belum terakumulasikan dalam buku tertentu yang berlaku secara menyeluruh terutama bagi Peradilan Agama yang secara kelembagaan berfungsi sebagai lembaga yang menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Agama Islam.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mandiri, sejajar dengan Pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain. Sehingga kekuasaan Peradilan Agama yang hingga saat ini masih beraneka ragam; susunan, kekuasaan, dan hukum, disebabkan keanekaragaman dasar hukum yang mengaturnya akan segera berakhir, dan akan menjadi seragam untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia, baik dari segi kedudukan dan kewenangannya pun tidak akan berubah.