Tinjauan Yuridis Perwakafan Tanah Hak Milik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang Malang

ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Kedung Kandang masih banyak yang melakukan perwakafan dengan cara Iisan dan tidak didaftarkan kepada pihak PPAIW serta pada Kantor Agraia, ini terjadi sebelum dan sesudah adanya PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat menampung prinsip-prinsip perwakafan tanah dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

Pertimbangan pokok yang mendasari pembahasan dalam skripsi ini adalah efektifitas PP No.28 Tahun 1977 yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah berikut: bagaimana penerapan aturan tersebut, upaya apa yang dilakukan PPAIW dalam mengatasi penyimpangan aturan serta faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah milik

Peraturan Pemerintah dalam pembahasan ini dapat dilihat dari segi materi, penjelasan dan peraturan pelaksanaannya, kemudian akan dikorelasikan dengan proses perwakafan masyarakat Kecamatan kedung Kandang, sehingga dapat ditarik generalisasi dari permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik analisis data adalah analisis deskripif. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Kedung Kandang Malang. Adapun obyek penelitian adalah proses perwakafan. Subyek penelitian (sumber data) adalah data primer dan data sekunder, dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, interview dan dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengetahui bahwa PP No. 28 Tahun 1977 tidak efektif dalam pelaksanaannya, masyarakat kurang sadar akan ketentuan hukum yang berlaku dan pihak KUA Kecamatan Kedung Kandang kurang secara aktif mengadakan sosialisasi dan penanganan bidang wakaf terbukti sedikitnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perwakafan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Fenomena tersebut dapat diantisipasi dengan adanya kerjasama yang baik dan kompak dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, aparat hukum sebagai penegak hukum dan kesadaran hukum Masyarakat.