Pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara : N.275/Pdt. G/2005/PA.MIg

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No٠ 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang kriteria perkawinan yang dianggap sah menurut Negara. Namun walaupun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Perkara Nomor: 275/Pdt:G/2005/PA.Mlg. adalah salah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah berupa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Maka penelitian ini akan menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif, baik Kompilasi Hukum Islam, لالا No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dari sudut pandang fiqh Islam, dan yang lebih menarik adalah dasar dan pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut.

Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, bentuk-bentuk pelanggaran yang yang terdapat dalam perkara tersebut, kedua, pandangan hakim dalam mengadili perkara tersebut dan yang Ketiga adalah bagaimana akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunkan metode analisis deskriftif. Oleh karena itu data-data yang diperoleh baik data primer yaitu berupa berita acara dan surat putusan hakim maupun data skunder yang berasal dari literatur lain, kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada. Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang ada, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan yaitu: pertama, Dalam perkara Nomor: 275/Pdt.G/2005/PA.Mlg. tersebut terdapat dua pelanggaran hukum dalam perkawinan yaitu: a, poligami tanpa izin. Dan b, penipuan berupa pemalsuan identitas. Kedua, Ada dua alasan yang dijadikan pertimbangan hakim: pertama, Perkara pembatalan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kedua, hakim melihat bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II cacat hukum, sehingga harus dibatab demi hukum. Karena telah melakukan-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, 'baik ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan ketiga, Majelis hakim melalui amar putusannya, menyatakan: bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Termohon I dan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II batal dengan segala akibat hukumnya.

Di akhir penelitian ini kami menyarankan kepada semua pihak agar benar- benar memperhatikan masalah ini dengan serius. KUA sebagai ujung tombak perkawinan harus ekstra hati-hati dalam melakukan cek dan ricek atas keterangan identitas pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan atau perkawb. Pengadilan Agama harus lebih teliti dalam mengungkap kasus-kasus serupa.