Proses Isbat Nikah: Studi kasus di Pengadilan Agama Situbondo

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penerapannya banyak terdapat hambatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : faktor hukumnya sendiri, faktor budaya dan masyarakat dan faktor-faktor yang lainnya. Salah satu diantaranya mengenai sahnya suatu perkawinan. Hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan ayat (2) mengharuskan tentang pencatatannya. Karena hal inilah, maka timbul adanya pengertian perkawinan yang hanya memenuhi syarat sahnya perkawinan tanpa memperdulikan adanya pencatatan perkawinan. Sebenarnya suatu perkawinan tanpa ada pencatatannya dapat menimbulkan masalah di belakang hari. Oleh karena itu dalam penulisan ini diberi judul "Studi Analisis Tentang suatu proses Pengesahan Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Suatu Penelitian di Pengadilan Agama Situbondo)”, judul ini dikemukakan karena perkawinan yang tidak ada pencatatannya dapat menimbulkan permasalahan di belakang hari. Oleh karena itu perlu ada itsbat nikah atau pengesahan perkawinan agar perkawinan yang tanpa pencatatan dapat mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama sehingga tidak dapat diragukan lagi kebenarannya.

Masalah yang timbul apabila ada suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (Sirri), bagaimanakah itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Sebab perkawinan di bawah tangan ada yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor ا Tahun 1974 dan juga yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang belum tercatat yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan terhadapnya dapat dimintakan itsbat nikah ke pengadilan agama seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) butir d. Itsbat nikah dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan dasar pertimbangan bahwa perkawinan pada waktu itu belum ada keharusan pencatatan. Sedangkan perkawinan di bawh tangan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang- undang perkawinan, terhadapnya dapat dimintakan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan pengesahan dan alasan untuk kepentingan lain. Mengapa demikian, sebab perkawinan sesudah berlakunya Undang-undang perkawinan ada keharusan pencatatan perkawinan, jadi perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 kedua-duanya dapat dimintakan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sedikit ada perbedaan.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa perkawinan hendaknya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam norma agama juga perkawinan tersebut harus dicatatkan. Sehingga tidak menimbulkan masalah dalam perkawinannya. Untuk itu dengan dikemukakan judul di atas dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya dalam melaksanakan suatu perkawinan. Selain itu juga agar diketahui, bahwa perkawinan yang dilakukakn di bawah tangan dapat dimintakan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Yang lebih penting lagi perlu adanya permasyarakatan Undang-undang Perkawinan sebab Undang-undang nasional yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompleksnya masyarakat, maka dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan khususnya dalam hal sahnya suatu perkawinan. Untuk itu selain mengkaji undang-undang juga harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji undang-undang dalam arti formal sebagai dasar hukum sedangkan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah melihat masyarakat secara langsung, ataujuga melihat masalah yang ada dilapangan. Dengan dua pendekatan ini dimaksudkan agar dalam melihat berlakunya Undang-undang tidak hanya dari satu sisi melainkan dilihat dari dua sisi yaitu antara undang-undang dan masyarakatnya.
Dari masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana keadaan di masyarakat mengenai keabsahan suatu perkawinan adalah ditinjau dari norma agama dan kepercayaan sebagai unsur materiilnya dan perkawinan harus dicatatkan sebagai unsur formil. Kedua unsur tersebut merupakan unsur yang saling melengkapi seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan hanya memenuhi unsur materialnya maka terhadapnya dapat dimintakan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan pasal 7 ayat (3) butir Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan seharusnya menerima setiap itsbat nikah yang diajukan kepadanya demi kepastian hukum dan ketertiban hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia.