Rini, Ajeng Puspa (2006) Pemalsuan surat izin dari pejabat sebagai alasan pembatalan perkawinan bagi TNI. Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
![]() |
Text (Fulltext)
02210096.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK
Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan per- undang-undangan. Bagi anggota TNI yang hendak melakukan perkawinan, selain harus memenuhi prosedur dan persyaratan perkawinan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, juga harus sesuai prosedur dan tatacara perkawinan bagi anggota TNI sesuai keputusan MENHANKAM/PANGAB Nomor Kep/01/l/l980. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor ا Tahun 1974.
Perkara yang dibahas dalam skripsi ini tentang anggota TNI yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bangil dengan alasan syarat perkawinan yang disertakan dalam perkawinan bukan merupakan produk dari pejabat yang berwenang, melainkan surat izin tersebut telah dipalsukan oleh pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemalsuan surat izin dari pejabat bisa membatalkan perkawinan, untuk mengetahui apakah anggota 1!1ل yang memalsukan surat izin dari pejabat berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 08/Pdt.P/2006/PA.BGL.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu sosiologis/empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 08/Pdt.P/2006/PA.Bgl dan data sekunder yang berupa dokumen resmi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Sedangkan wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan data.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diketahui bahwa pemalsuan surat izin dari pejabat bisa membatalkan perkawinan. Karena surat perizinan tersebut merupakan salah satu syarat bagi anggota TNI ketika akan melakukan perkawinan. Sedangkan bagi anggota TNI yang memalsukan surat izin dari pejabat berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya karena setelah perkawinan ia telah merasa dirugikan dan statusnya sebagai suami menurut Undang-undang Nomor ا Tahun 1974, KHl dan hukum Islam memperbolehkannya. Adapun dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan perkawinan tersebut adalah pasal 22 undang-undang Nomor 1 'fahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisor: | Herry, Musleh |
Keywords: | Surat izin dari pejabat; pembatalan perkawinan; TNI |
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
Depositing User: | Fadlli Syahmi |
Date Deposited: | 06 Dec 2023 13:52 |
Last Modified: | 06 Dec 2023 13:52 |
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58520 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |