Studi komparatif penerapan sistem Perwakafan di Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama’ dan majelis Wakaf pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang

ABSTRAK

Masalah wakaf adalah salah satu masalah yang paling banyak dibicarakan dan diamalkan dikalangan kaum muslimin di Indonesia, wakaf secara logat artinya terhenti, maksudnya manfaat jual belinya dihentikan diganti untuk amal kebajikan, dalam hal ini wakaf merupakan bentuk realisasi ibadah kepada Allah yang di wujudkan dengan penyerahan harta benda untuk kepentingan bersama. Supaya tujuan wakaf dapat tercapai maka diperlukan manajemen serta penerapan sistem perwakafan yang baik, dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang penerapan sistem wakaf yang ada dilembaga Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Kota Malang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis bertujuan untuk memperoleh atau menghasilkan pembahasan bagaimana penerapan sistem perwakafan yang terjadi di dua lembaga tersebut, serta untuk menghasilkan pembahasan tentang persamaan dan perbedaan serta faktor faktor yang mempengaruhi perwakafan yang ada di dua lembaga tersebut.

Dalam hal ini penulis dalam pembahasannya menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan tentang penerapan sistem perwakafan yang terjadi di dua lembaga tersebut yaitu lembaga Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah kota Malang, sehingga dalam langkah selanjutnya akan dibandingkan bagaimana persamaan dan perbedaan, serta faktor faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Praktek perwakafan yang ada dilembaga Nahdlatul ulama' dan Muhammadiyah ternyata ada persamaan dan perbedaannya. Diantara persamaannya adalah syarat pendaftaran wakaf, Nadzir wakaf, pengawasan dan pembinaan harta benda wakaf, serta penyelesaian sengketa. Sedangkan yang menjadi perbedaan diantaranya adalah: pendaftaran wakaf ke BPN, pandangan lembaga terhadap harta benda wakaf, jangka waktu wakaf, sosialisasi wakaf. Kedua hal tersebut terjadi karena ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi persamaannya adalah: Undang-undang, faktor hak dan kewajiban terhadap benda wakaf, faktor pengembangan, serta faktor lingkungan masyarakat, sedangkan faktor yang mempengaruhi perbedaannya adalah: pandangan lembaga terhadap wakaf, tujuan wakaf dan administrasi.

Di si si lain tentang perwakafan ini ternyata pemahaman masyarakat di dua lembaga ini belum faham betul terhadap wakaf, mereka mengenal wakaf hanya sebatas benda tak bergerak seperti tanah, gedung, sekolah dan lain lain, sementara mengenai wakaf benda bergerak hanya sedikit sekali, sehingga dengan munculnya undang-undang tentang perwakafan No 41 tahun 2004 sampai sekarang ternyata belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena sosialisasinya belum terlaksana walaupun peraturannya sudah ada.