Studi analisis terhadap materi Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat: Telaah kritis terhadap pasal 2, 11, 12, dan 14

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang lima dan merupakan bentuk ibadah yang bernuansa ekonomi keuangan dan sosial kemasyarakatan. Salah satu tujuan diwajibkan zakat atas umat Islam adalah untuk mengatasi problem kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai, apabila tidak diserahkan begitu saja pelaksanaannya kepada kemauan muzakki, dan atau didistribusikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, tetapi dikelola oleh suatu organisasi amil zakat yang profesional.

Pada masa Rosulullah dan para sahabat, pelaksanaan zakat telah dapat dikelola dan diorganisir dengan baik dengan keikutsertaan pemerintah dalam penangganannya sebagai amil zakat. Para wajib zakat yang enggan membayar zakat dapat ditarik secara paksa oleh amil zakat (pemerintah) dan bahkan diperangi oleh pemerintah. Dengan demikian, zakat dapat dilaksanakan secara semarak dan dananya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Munculnya Undang-undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan mengkoordinir zakat, agar pelaksanaannya dapat semarak dan membawa implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Materi Undang-undang tersebut tidaklah semuanya baru, tetapi meskipun demikian ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan fungsi dari sebuah hukum diundangkan dan ketentuan baru yang banyak menimbulkan kontroversi dikalangan ulama'.

Ketentuan yang tidak sesuai dengan fungsi hukum (sebagai perekayasa social dan kontrol sosial) adalah bahwa undang-undang ini tidak memuat satu klausul pun yang bersifat memaksa, padahal adanya undang-undang diharapkan zakat dapat terlaksana dengan semarak, yang ditandai dengan adanya sikap tegas dari amil zakat terhadap orang yang enggan membayar zakat, sehingga amil dapat membentuk kesadaran masyarakat. Tetapi tugas amil disini hanya menunggu atau mengambil setelah ada pemberitahuan dari wajib zakat, sehingga pelaksanaan undang-undang ini bergantung pada kesadaran masyarakat.

Disamping itu, adanya ketentuan barn yang dianggap banyak menimbulkan kerancuan dan kebingungan masyarakat. Seperti muncul suatu badan sebagai wajib zakat, karena realitasnya suatu badan itu adalah suatu persekutuan yang berupa PT, yayasan, perusahaan,dll, yang secara otomatis hasil dari keuntungannya (dividen) dibagi secara merata, apabila ia terkena kewajiban zakat tersendiri dan secara pribadi juga kena, maka ia terkena beban ganda. Dan juga masalah obyek zakat yang baru, bagaimana ataupun kemana harta tersebut akan diqiyaskan mengenai kadar dan nisobnya.

Adanya penggabungan antara zakat dan pajak, sebagaimana termaktub dalam pasal 14 ayat (3) juga merupakan masalah, karena dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan secara jelas, zakat yang bagaimana yang dapat mengurangi pajak. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut, agar nantinya dalam dataran praksisnya undang-undang tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dalam penelitian ini, akan digunakan studi komparasi dengan mengunakan pendapat para ahli fiqh dan hukum sebagi pisau analisi terhadap data yang ada, yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.