Penerapan pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 pada kasus Cerai Talak Qobla Dukhul dengan alasan Syiqoq: Studi kasus No.41/Pdt.G/2001/PA.MIg

ABSTRAK

Pasal 39 Ayat 2 UlJ RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Juga terdapat pada pasal 19 huruf F PP RI No. 9 Tahun 1975 yaitu : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Cerai talak Qobla Dukhul, yaitu melepaskan ikatan (ikatan perkawinan) sebelum isteri di setubuhi. Syiqoq yaitu perceraian yang terjadi karena perselisihan atau percekcokan terus menerus antara suami isteri, sehingga memerlukan campurtangan hakam dari pihak suami dan pihak isteri. Berpijak dari pennasalahan tersebut, maka dalam skripsi ini, penulis. bermaksud mengkaji tentang kasus nomer perkara dengan judul PENERAPAN PASAL 39 AYAT 2 UU RI NO.1 TAHUN 1974 PADA KASUS CERAI TALAK QOBLA DUKHUL DENGAN ALASAN SY!QOQ (Studi Kasus No.41/Pdt.G/2001/PA.Mlg)

Penulis dalam skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban dari tiga rumusan masalah yang terkait dengan : Bagaimanakah prosedur pemeriksaaan cerai talak Qobla Dukhul dengan alasan Syiqoq di Pengadilan Agama Kota Malang ? Bagaimanakah penggunaan hakam sebagai pemeriksaan cerai talak Qohla Dukhul dengan alasan syiqoq di Pengadilan Agama Kota Malang ? Bagaimana pertimbangan hukum putusan hakim terhadap perkara cerai talak Qobla Dukhul dengan a1asan Syiqoq di Pengadilan Agama Kota Malang ?

Untuk menjawab ketiga rumusan masa1ah tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu JI. R.Panji Suroso 1 Malang, penelitian in concreto yang bertujuan untuk melakukan kajian apakah suatu postulat (dalil) normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu. Penulis menganalisa data secara logis deduktif, yang beranjak dari ketentuan hukum in abstracto (ketentuan hukum yang sudah ada dalam undang-undang) untuk memahami fakta yang re]evan dalam perkara perceraian.

Adapun kesimpulan yang diperoleh, yang sekaligus sebagai jawaban dari tiga rumusan masalah tersebut ada1ah : ( 1) Prosedur pemeriksaan cerai talak qobla dukhul dengan alasan syiqoq di Pengadilan Agama Kota Malang adalah sama dengan prosedur cerai talak atas alasan yang lainnya. Meskipun pemeriksaan cerai talak hanya sekedar persidangan guna menyaksikan ikrar talak, hat itu tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengabulkan atau tidak permintaan izin mengucapkan ikrar talak, setelah Pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan isteri. (2) Penggunaan hakam sebagai hakam pemeriksaan cerai talak Qobl Dukhul dengan alasan Syiqoq di Pengadilan Agama Kota Malang didatangkan dari pihak keluarga, yaitu dari pihak Pemohon dan Termohon atau pihak-pihak yang berperkara. (3) Pertimbangan hukum putusan hakim terhadap perkara cerai ta1ak Qobla Dukhul dengan alasan Syiqoq di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap kasus No. 41/Pdt.G/2001/PA.Mlg, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Ternyata Termohon Meskipun dipanggil dengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diajukan dengan verstek.

Sedangkan saran yang dapat penulis berikan adalah : ( l) Pengadilan Agama sebagai sebuah Institusi harus mampu berperan secara maksimal. (2) Pengadilan Agama dengan cara lain secara khusus dalam masalah perceraian adalah dengan tetap menuliskan hak-hak mantan isteri sebagai akibat dalam perceraian walaupun tidak dapat dilaksanakan. (3) Pengadilan Agama dapat bekerjasama dengan instansi-instansi lain untuk menyebarkan atau melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum.