Pemberlakuan hukum waris islam di Nangroe Aceh Darussalam setelah keluarnya undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 200ا tentang Otonomi Khusus bagi Aceh, adapun yang dimaksud dengan Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Aceh. Salah satu aspirasi tersebut adalah masalah pelaksanaan hukum atau syari’at Islam, salah satu dari pelaksanaan hukum Islam tersebut adalah pelaksanaan hukum waris Islam. Dalam skala makro, di Indonesia sistem kewarisan Islam belum sepenuhnya dijalankan dengan mumi dan konsekwen terutama di bawah Pengadilan Agama. Hal ini paling tidak disebabkan, asas personalitas keislaman yang dijadikan asas oleh Pengadilan Agama, belum sepenuhnya berjalan. Hal ini paling tidak diperlihatkan dengan adanya hak opsi atas perkara waris. Dengan adanya kebebasan menjalankan hukum waris Islam di Nagroe Aceh Darussalam, paling tidak ada harapan bahwa pemberlakuan hukum waris Islam dapat dilaksanakan dengan mumi dan konsekwen.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Tinjauan yuridis normatif pemberlakuan hukum Islam dan pemberlakuan hukum waris Islam di Nangroe Aceh Darussalam setelah keluarnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sialule aproach. Untuk mengumpulkan bahan hukumnya, peneliti melakukannya dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pemberlakukan itu memiliki landasan konstitusi yang jelas yaitu lewat لالا No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD. Realisasi penerapan syariat Islam kemudian semakin lengkap dengan dibentuknya Mahkamah Syariah berdasarkan Keppres No. 1/2003 serta Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Kedua, Hukum waris Islam di Aceh lebih konsisten diterapkan setelah keluarnya للا No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hal ini diperlihatkan dengan tidak diberlakukannya hak opsi di dalam sengeketa waris. Mahkamah Syar’iyah melalui tugas yustisialnya, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris dengan berdasarkan A!-Qur’an dan Hadits serta berdasarkan asas personalitas dengan mumi dan konsekwen.