Urgensi pasal 14 ayat (1) UU no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Urgensi Pasal 14 Ayat (I) UU No. 14 Tahun 1970 dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Agama Malang ini, mernbahas masalah pokok dari segi teoritis dan aplikatif tentang implemintasi pasal 14 tersebut di Pengadilan Agama dan bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengakomodir Dinamika Hukum Islam di masyarakat.

Munculnya pcmasalahan tersebut di atas secara umum di latar belakangi oleh: Pertama, adanya kemajuan sains dan teknologi yang berpengaruh kepada tatanan kehidupan masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan sosial yang sama sekali baru. Kedua, terjadinya dinamika hukum di masyarakat akhir-akhir ini yang semakin meningkat.

Dengan mengangkat judul di atas, Peneliti disamping ingin mengetahui implementasi pasal 14 ayat (1) dari Undang-undang di atas di Pengadilan Agama Malang ketika hakim pada lembaga tersebut menerima perkara baru yang tidak berketetapan hukum, Peneliti juga ingin mengctahui bagaimana cara hakim Pengadilan Agama dalam mengakomodir dinamika hukum Islam di masyarakat.

Untuk menjawab persoalan di atas, Peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan untuk memperoleh kesimpulan atas data-data yang telah terkumpul sekaligus jawaban atas permasalahan di atas, Peneliti menggunakan teknik analisis deduktif. Teknik analisis tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan sekaligus jawaban atas persoalan khusus melalui data dan kejadian yang bersifat umum.

Dari studi ini, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi pasal 14 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 di Pengadilan Agama Malang sangat efektif. Karena disamping hakim di Pengadilan Agama Malang tidak pernah menolak perkara, dalam mengahadapi perkara yang tidak memiliki ketetapan hukum, meskipun tidak berijtihad sendiri, hakim di lembaga tersebut berupaya mencari hukum atas perkara yang ia tangani di kitab-kitab fiqih karya ulama' fiqih terdahulu. Sedangkan dalam upayanya mengakomodir dinamika hukum Islam di masyarakat, hakim Pengadilan Agama hanya mampu mengakomodir maslah-masalah atau perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi ahsolut Pengadilan Agama. Dengan kata lain upaya hakim dalam hal tersebut terbatas dan dibatasi oleh pasal 49 ayat ( 1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.