Status perwalian Nikah anak hasil perkawinan yang batal karena Murtad: Studi komparatif antara Hukum Islam dengan KHI

ABSTRAK

Murtad merupakan perbuatan hukum yang menurut kesepakatan ulia’ bisa menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Dengan putusnya perkawinan, orang yang telah murtad tidak dibenarkan lagi melakukan hubungan suami-isteri dengan pasangannya.

Namun, di Kelurahan Ketintang Baru, Kecamatan Gayungan, Surabaya, terdapat sebuah kasus, dimana seorang suami telah murtad, akan tetapi perkawinan dengan isterinya tetap berlangsung dan kelangsungan perkawinan tersebut kemudian menghasilkan anak perempuan. Yang dipermasalahkan kemudian adalah status nasab anak perempuan tersebut, apakah dia mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya? Dan ketika anak tersebut menikah, siapa sebagai wali nikahnya?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha menentukan status wali nikah bagi anak perempuan hasil perkawinan yang batal karena murtad dengan menelusuri status nasab anak tersebut dan menelusuri status perkawinan kedua orang tuanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma normatif hukum Islam dan KHI. Selanjutnya, dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode library research atau penelitian pustaka, dan dalam pemaparannya menggunakan metode deskriptif. Kemudian dalam analisis dan interpretasi data, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara ketentuan hukum Islam dengan ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Fokus pembahasan penelitian ini adalah pada status nasab seorang anak. Demikian ini dengan alasan bahwa status nasab sangat berganfting pada status perkawinan dan status nasab berakibat hukum pada hak perwalian nikah.

Studi komparatif antara hukum Islam dengan KHI ini menghasilkan bahwa ternyata akar penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah perbedaan antara hukum Islam dan KHI dalam menentukan murtad sebagai penyebab putusnya perkawinan. Hukum Islam menetapkan murtad sebagai salah satu penyebab batalnya perkawinan, sedangkan KHI menetapkan murtad sebagai salah satu alasan mengajukan perceraian. Mengajukan perceraian dengan alasan murtad itu pun dengan ketentuan apabila murtad tersebut telah menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga. Selain itu KHI menetapkan bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan hakim pengadilan agama, dan putusnya perkawinan itu baru berlaku setelah putusan hakim pengadilan agama berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan ketentuan tersebut kemudian berakibat pada perbedaan penentuan status nasab dan perbedaan penentuan status nasab tersebut kemudian berakibat pada perbedaan penentuan orang yang berhak bertindak sebagai wali nikah.