Eksekusi putusan pemeliharaan anak: Studi kasus perkara nomor : 566/Pdt.G/2000/P.A. MIg

ABSTRAK

Dalam memberikan penyelesaian dari suatu perkara, baik berupa gugatan maupun permohonan, Pengadilan Agama mengeluarkan produknya, yaitu dalam bentuk putusan dan penetapan. Putusan Pengadilan Agama memepunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekusi. Setiap putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan mengikat, yang mengikat para pihak yang berperkara sebagai subyek hukum dari suatu perbuatan hukum. Namun tidak semua putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan eksekusi, karena putusan yang mempunyai kekuatan eksekusi hanyalah putusan yang amar (diktum) putusannya bersifat penghukuman atau disebut dengan putusan condemnatoir. Secara jelas, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang menghukum pembayaran sejumlah uang, dan putusan yang menghukum perbuatan atau tindakan nyata (riil) yang pelaksanaan putusannya dapat dinilai dengan uang. Oalarn kaitannya dengan eksekusi putusan, salah satu putusan Pengadilan Agama yang dapat dieksekusi adalah putusan pemeliharaan anak, dalam kasus perkara yang penulis teliti, yaitu perkara No:566I/Pdt.G/2000/P.A.Mlg. Dalam eksekusi putusan pemeliharaan anak tersebut, penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan, sehingga menuntut penulis untuk mempelajarinya, baik dari segi keotentikan pelaksanaan eksekusi putusan pemeliharaan anak tersebut secara hukum, maupun secara moril. Dan dari segi pertimbangan hukum yang diambil oleh ketua Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi putusan pemeliharaan anak tersebut

Dengan demikian berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah proses pengajuan eksekusi putusan dan proses penetapan eksekusi putusan pemeliharaan anak oleh Pengadilan Agama Kota Malang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan eksekusi putusan dan untuk mengetahui proses penetapan eksekusi putusan pemeliharaan anak oleh Pengadilan Agama Kota Malang.

Guna dicapainya hasil yang diharapkan, metode pembahasan yang penulis gunakan adalah deduktif dan induktif. Adapun metode pene1itian, untuk rnemperoleh data-data di lapangan dengan menggunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan data-data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam hentuk deskriptif analitis.

Pembahasan dalam skripsi ini tidak terlepas dari studi kepustakaan yang menjelaskan tentan permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak (hadlonah), serta hal-hal yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama, sampai dengan dilaksanakannya eksekusi dari putusan tersebut. Pembahasan dalam skripsi ini tidak terlepas dari studi kepustakaan yang menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak (hadlunah), serta hal-hal yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama, sampai dengan dilaksanakannya eksekusi dari putusan tersebut.

Hasil dari penelitian yang berupa data-data yang penulis peroleh dari interview dan pengumpulan dokumen, yang mendukung pembahasan dalam skripsi ini, bahwasannya perrnohonan eksekusi putusan diajukan oleh penggugat yang memenangkan perkara, karena tergugat tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan. Setelah pemohon telah memenuhi prosedur administratif perkara, maka ketua Pengadilan Agama memanggil para pihak guna mengikuti sidang aanmaning (tegoran). Dan biasanya Pengadilan Agama Kota Malang melaksanakan sampai dua kali pemanggilan. Kemudian dalam proses penetapan perneliharaan anak, dapat diketahui bahwa putusan pemeliharaan anak bisa ada dalam tahap putusan declaratoir (pemyataan hak), dan bisa juga sampai pada tahap putusan condemnatoir (penghukuman) yang dapat dilaksanakan eksekusinya. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan untuk dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHl).

Data atau hasil penelitian diatas, menurut penulis tentang prosedur pengajuan eksekusi putusan di Pengadilan Agama Kota Malang sudah sesuai dengan hukum acara perdata. Hanya saja Pengadilan Agama memberi batas toleransi dengan melakukan dua kali pemanggilan (aanmaning) terhadap para pihak. Dalam memberikan pertimbangan hukum, seharusnya hakim lebih memperhatikan kepentingan dan kemashlahatan anak.

Penelitian dalam skripsi ini diakhiri dengan kesimpulan, bahwa proses pengajuan eksekusi di Pengadilan Agama sudah mengacu pada hukum acara perdata. Adapun eksekusi putusan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan di lapangan jika anak masih belum dapat berbicara dan belum bersekolah. Jika sudah maka eksekusi berakhir dengan non eksekutabel. Seharusnya eksekusi tidak perlu dilaksanakan di lapangan jika ternyata anak itu sendiri yang tidak mau mengikuti pemohon eksekusi, hal ini agar tidak terjadi non eksekutabel padahal pemohon telah mengeluarkan banyak biaya.