Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan tanah mllik: Studi kasus di wilayah Kec. Singosari Kab. Malang

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu tuntunan ajaran agama serta menyangkut kehidupan sosial bermasyarakat serta merupakan ibadah yang manfaatnya untuk kepentingan umat manusia demi pengabdian diri kepada Allah SWT. seseorang yang telah mewakafkan tanahnya untuk dimanfaatkan semata-mata karena Allah.

Fungsi wakaf memiliki arti yang signifikan Sehingga pemerintah memprioritaskan pengaturan tanah wakaf dengan beberapa peraturan yang ada, kerena wakaf rnerupakan perbuatan yang berdimensi sosial untuk membantu secara positif tujuan pembangunan.

Pengurusan tanah wakaf merupakan suatu amanat sosial yang harus disesuaikan dengan tujuan utama dari wakaf tersebut untuk menghindari suatu perselisian, maka perlu di atur secara serius agar dapat membawa manfaat dan hasil yang optimal.

Untuk mengharap hasil yang optimal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan yang lain yang mempunyai legalitas hukum.

Dalam peneliiian penulis ingin mengetahui sejauh mana efektifitas PP No. 28 Tahun 1977 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada juga mengenai prosedur pendaftaran perwakafan serta apakah hak dan kewajiban bagi nadzir dan instan

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kecamatan Singosari dengan metode kuantitatif disamping itu juga dengan cara mencari data-data yang outentik di Kantor Urusan Agama dan kecamatan serta terjun lapangan untuk mengadakan wawancara dengan beberapa masyarakat khususnya para nadzir mengenai hak dan kewajibannya dan kasus kasus yang terjadi, agar informasi yang ada dapat diperoleh validitasnya.

Dalam bab I dijelaskan tentang latar belakang di adakan penelitian dan dalam bab II dibahas tentang perwakafan menurut prespektif hukum Islam dengan berbagai pendapat para ulama' dan dijelaskan pula perwakafan menurut hukum adat serta perwakafan sebelum lahirnya PP No. 28 Tahun 1977

Pada Bab III dalam penelitian dijelaskan mengenai perwakafan tanah milik dapat diperoleh hasi1 bahwasannya masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang ada dan kesadaran hukum belum sepenuhnya terlaksana kerena masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat bahkan ada yang belum didaftarkan di PPAIW di sisi lain apabila ada persengketaan tidak diselesaikan rnelalui jalur hukum secara benar yaitu lewat Pengadilan Agama, karena tiada data yang valid untuk mendukung proses penyelesaian yang benar dan masih banyaknya bagi seorang nadzir yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan berkala mengenai perkembangan tanah wakaf Pada bab IV dalam kesimpulan Peneliti mengharap untuk lebih menggalakkan sosialisasi perwakafan dengan prosedur ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 yang ada serta untuk instansi yang terkait untuk lebih berperan aktif dalam meyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, agar masyarakat dapat meningkatkan sadar hukum untuk lebih terjaminnya rasa ketentraman pada seluruh masyarakat dan instansi yang terkait.