Pelaksanaan pengawasan bank (Shahibul Maal) terhadap Mudharib dan mekanisme perhitungan bagi hasil: Studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo

ABSTRAK

Dalam pembiayaan mudharabah sangat rentan terhadap resiko kerugian dan menuntut adanya keterbukaan antara bank dan nasabah. Maka diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan dari pihak perbankan selaku shahibul maal secara terus menerus untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dan penyimpangan- penyimpangan dalam penggunaan dana. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak adalah bagi hasil (nisbah} yang telah disepakati diawal akad/perjanjian. Perbandingan bagi hasil dari keuntungan ini tergantung pada potensi dan karakteristik usaha mudharib.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan pembiayaan mudharabah, menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaanya serta memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Di samping itu peneliti juga mendeskripsikan sistematika bagi hasil pembiayaan mudharabah serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan besar kecilnya bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan pengawasan pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BPRS Al- Mabrur Ponorogo adalah pengawasan aktif dan pasif. Tetapi kenyataannya, pengawasan pasif belum bisa dilaksanakan secara maksimal, karena usaha mayoritas nasabah pembiayaan mudharabah relatif kecil. Di dalam pelaksanaan pengawasan, petugas lapangan (Account Officer) seringkali menjumpai nasabah pembiayaan mudharabah yang tidak jujur (penyembunyian keuntungan). Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagi hasil yang diaplikasikan dalam perbankan syari'ah. Untuk itulah BPRS Al-Mabrur Ponorogo mempunyai kebijakan dalam mekanisme pembayaran nisbah tetap untuk tiap bulannya. Adapun besar kecilnya nisbah yang dibayarkan kepada bank sesuai kesepakatan di awal akad. Dan apabila nasabah mengalami kesulitan didalam pembayaran kembali baik nisbah maupun pokoknya, pembiayaan akan ditinjau ulang oleh bank. Di sinilah prinsip keadilan diaplikasikan dalam perbankan syari'ah. Lain halnya dalam bank konvensional, bunga yang ditetapkan bersifat tetap walaupun debitur mengalami kerugian dalam usahanya.