Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Blitar: Studi implementasi dan implikasi UU No. 38 tahun 2999 tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK

Zakat adalah ibadah ijmaliyah yang lebih menjurus kepada aspek sosial. Di Indonesia, berbicara tentang ekonomi Islam, akan mengarah kepada pelaksanaan zakat, disinilah peran zakat, yang pada umumnya dipersepsikan sebagai lembaga atau badan keagamaan, diusahakan untuk ditransformasikan menjadi lembaga sosial ekonomi. Zakat selalu dikemukakan sebagai suatu konsep panacea (obat mujarrab) untuk memberantas kemiskinan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan لآلا No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. BAZDA kota Blitar adalah salah satu badan pengelola zakat, yang dibentuk oleh pemerintah daerah atas usulan Departemen Agama kota Blitar, dengan tujuan untuk menyimpulkan, pendistribusikan zakat kepada yang berhak untuk mendapatkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah (1) bagaimana manajemen zakat di BAZDA kota Blitar terkait dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS ? (2). Bagaimana implimentasi dan implikasi لالا Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZDA kota Blitar?

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan. Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di BAZDA kota Blitar terkait dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dan untuk mengetahui implementasi dan implikasi لارا Nomor 38 tahun 1999 di BAZDA kota Blitar.
Ditinjau dari jenis penelitian, maka penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan apabila data- data yang berupa selebaran-selebaran yang tidak perlu dikuantifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya lebih ditekankan kepada dokumentasi dan wawancara.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah manajemen pengelolaan zakat di BAZDA kota Blitar belum maksimal disebabkan beberapa hambatan yaitu terbatasnya fasilitas yang dimiliki BAZDA kota Blitar, termasuk kantor belum punya, kurang memadainya SDM pengelola, pengelola sendiri mepunyai pekerjaan ganda. Kemudian secara histories bahwa BAZDA kota Blitar terbentuk karena lahirnya لالا No. 38 tahun 1999 itu, tapi implikasi dari implimentasi Undang-Undang itu belum terwujud dengan maksimal.