Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Hakim dalam penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf: Studi kasus No.236/P.dt/1994/Pengadilan Agama Ponorogo

ABSTRAK

Perwakafan dalam tradisi masyarakat kita tidak asing lagi, bahkan melembaga sepanjang manusia ada. Namun, pengaturan sumber Hukum, tatacara, prosedur dan praktek perwakafan dalam bentuk Undang-undang bisa dibilang baru. Wakaf semakin penting dipelajari setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan realisasi Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Pokok Agraria. Apabila timbul masalah perselisihan tentang sah atau tidaknya wakaf karena telah dijual-belikan, digadaikan, dihibahkan, diwariskan, dan lain sebagainya, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pokok masalah dalam penelitian lapangan (field research) yang penulis laksanakan di Pengadilan Agama Ponorogo adalah prosedur dan tata cara pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Dalam Penyelesaiaan Sengketa Tanah Wakaf, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelakasanaan putusan (eksekusi) berikut cara penyelesaiannya, upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Ponorogo dalam penyelesaiaan sengketa tanah wakaf tersebut. Untuk membantu dalam penulisan skripsi ini, data diambil dari data primer dan dilengkapi dengan data skunder. Kedua data ini di dapat melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Induktif dan Deskriptif.

Keberhasilan dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf tersebut ditunjang dengan adanya data-data yang lengkap adalah hal yang semestinya dilakukan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). Dengan demikian pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap sengketa tanah wakaf tersebut bisa berjalan sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang yang ada dan bisa memberi keadilan yang seadil-adilnya kepada pencari keadilan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut juga dilakukan pendekatan yang bersifat persuasif. Pendekatan ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada reaksi yang tidak di inginkan dari masyarakat terhadap proses eksekusi. Pendekatan ini dapat di lakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh Agama setempat yang berpengaruh untuk memberikian penjelasan seobyektif mungkin mengenai duduk permasalahan yang sebenarnya kepada masyarakat, agar tindakan-tindakan yang tidak di inginkan dari masyarakat tersebut dapat di minimalisir.