Relevansi pandangan Madzhab Syafii tentang Ahl Al Kitab terhadap Hukum Perkawinan antar agama di Indonesia

ABSTRAK

Hukum perkawinan Antar agama haram jika berdasarkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221, bahwa dilarang melakukan perkawinan antara pria muslim dengan perempuan musyrik dan berlaku untuk sebaliknya, mun pernikahan antar agama dapat diperbolehkan jika antara pria muslim dengan perempuan ahl al-Kitab namun tidak berlaku sebaliknya, sebab berdasarkan Firman Allah surat al-Maidah ayat 05. Akan tetapi dalam surat tersebut tidak dilengkapi dengan jelas tentang wanita-wanita yang termasuk dari golongan ahl al-Kitab, sehingga terjadi ikhtilaf pendapat dari para Imam Madzhab dan para fuqoha'.

Madzhab Syafi’i yang telah dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum di Indonesia membolehkan menikah antara pria muslim dengan perempuan ahl al- Kitab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pandangan madzhab syafi’i tentang ahl al-Kitab dalam pembentukan hukum positif Islam di Indonesia yang tertuang berupa لل No 1 Tahun 1974 dan KHI serta diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk kaum muslim dalam wawasannya tentang hukum positif Islam di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku-buku yang bersifat literer, metode analisis data yang digunakan adalah content analysis, yakni dengan menganalisis isi secara konseptual untuk menarik kesimpulan dan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara subyektif dan sistematis agar dapat menemukan data, lalu diidentifikasi, kemudian disignifikansi dan yang terakhir di relevansi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Madzhab Syafi’i tentang ahl al-Kitab sangat relevan dalam pembentukan hukum positif Islam di Indonesia, akan tetapi dalam UU No 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak menjelaskan tentang perkawinan antar agama yang disebabkan karena terjadinya ikhtilaf pendapat dan juga لالا tersebut berlaku untuk semua agama yang sifatnya umum, sedangkan kesesuaiannya dengan KHI adalah dikarenakan dalam pembentukannya mengkaji terlebih dahulu 38 kitab yang sebagian besar kitab tersebut bermadzhab Syafi’i, meskipun tidak dapat dinafikan dalam pembentukan tersebut menggunakan kitab- kitab rujukan dari madzhab yang lain, hal ini dilakukan hanya untuk menguatkan penetapan hukumnya.

ABSTRACT

Interfaith Conjugal Right was illicit if pursuant from firman Allah in al- Baqarah ayat 221 that prohibited to do marriage between muslim man with musyrik woman and valid for on the contrary, but the interfaith nuptials can be enabled if marriage between muslim man with woman ahi al-Kitab can’t applicable contrary, because pursuant from firman Allah in al-Maidah ayat 05. However from there not provided with clearly about women which is the inclusive from faction of ahi al- Kitab, so that happened different opinion from all Imam of Madzhab and all fuqoha'.

Madzhab Syafi’i that have been made reference in specifying law at Indonesia to enabling marry between muslim man with woman of ahi al-Kitab. This research aim to knowing relevant view of madzhab syafi’i about ahi al-Kitab in forming of positive Islamic law in Indonesia that in from of UU No 1 Year 1974 and KHI is also expected can be made by consideration for Muslim clan in her knowledge about positive law of Islam in Indonesia.
Research method used in erudite masterpiece is bibliography research by collecting data from book having the character of literer, method analyse data used by content analyse, namely with analysing content conceptually to conclude and through effort to find message characteristic conducted subjectively and systematic in order to can find data, identified last, later; then disignifikansi and last do relevansi.

The Result of research indicate that view of madzhab Syafi’i about ahi al- Kitab very relevant in forming of positive law of Islam in Indonesia, however للا No 1 Year 1974 by eksplisit do not explain about interfaith marriage that happening because of debate and moreover the law valid for public society, while its relevant with KHI because its forming study beforehand 38 book, mostly the book represent composition from madzhab Syafi’i though cannot be obviated in the forming use book from other; madzhab, that matter done to strengthen stipulating punish.