Hak keperdataan Janin dalam Hukum Islam

ABSTRAK

Secara teoritis syari،ah Islam menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan khusus seperti halnya kehidupan sosial budaya, dan ekonomi. Di samping itu, hukum bukan saja ditemui dalam masyarakat manusia, tetapi juga dalam seluruh yang maujud (ada). Al-Quran mengartikan hukum itu lebih luas daripada yang diartikan oleh ilmu hukum (terutama hukum Barat), karena hukum itu menurut al- Quran tidak hanya diartikan sebagai ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini saja, akan tetapi hukum Islam luas temasuk juga mengatur alam, mulai yang tidak bisa diindra dan yang mampu diamati bahkan dianalisis secara kasat mata oleh manusia. Atas kepedulian dan ketoleransinya terhadap subjek hukumnya sehingga syari،ah Islam memposisikan janin mendapatkan perhatian hukumnya, terkadang yang oleh manusia sendiri mengabaikan akan hukumnya. Itulah sebagai suatu gambaran ajaran syariah Islam yang bersipat universal serta mengandung nilai-nilai abadi terhadap semua unsur lapisan lingkungan yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan, sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Sebagai tujuan dari penelitian ini, adalah untuk menjelaskan status janin dalam hukum Islam dan posisi janin sebagai penerima hak-hak keperdataan dalam Islam. Sebagai langkah awal yang dilakukan dalam menjelaskan status janin dan posisinya adalah dengan menghimpun data-data yang bersumberkan al-Quran, dan al-Hadits dan kitab-kitab Tafsir serta Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan, untuk kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan deskriptif atau analisis isi dan kemudian mekomparatifkan terhadap hukum Islam dengan hukum perdata secara umum, langkah tersebut sebagai upaya untuk memberikan jawaban terkait status dan posisi janin terhadap hak keperdataannya dalam kontek hukum Islam.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kehidupan sosial baik yang bersifat wujud maupun tidak wujud termasuk didalamnya janin. Disamping itu hukum Islam menilai tidak semua subjek hukum itu dianggap mampu melaksanakan titah Tuhannya dan hak- haknya secara individu maupun terhadap sesamanya. Maka dari itu hukum al- Quran mengecualikan orang yang tidak mampu dan individu yang belum sampai umur bakan orang belum dewasa serta orang-orang yang tidak sehat pikirannya, (i) Problematika janin dalam menerima hak ulama mnetapkan beberapa ketentuan, yang paling mendasar terhadap jainin ujudnya jainin dalam kandungan baik itu sebelum dan sesudah peniupan roh yang paling utama harus janin hidup ketika dilahirkan(ii) Berdasarkan ketetapan ahli hukum Islam posisi janin sebagai penerima hak-hak keperdataan, dengan tinjauan sudut pandang ilmu ushul al-fiqh bahwa janin tergolong sebagai ahliyah al-wigub, dalam hai ini janin cakap atasnya hak-hak, diantaranya; hak memiliki harta waris dan hak memiliki harta wasiat serta hak memiliki dalam menerima harta wakaf.