Sengketa para Nadzir tentang tukar guling tanah wakaf: Desa Wringin Anom Kec. Poncokusuma Kabupaten Matang

ABSTRAK

Salah satu masalah penting yang perlu ditelaah bila di lihat dan segi perhubungan antara hukum Islam dan hukum keagrarian adalah masalah perwakafan. Hal tersebut dikatakan penting karena wakaf adalah suatu lembaga keagamaan di bidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya bagi yang beragama Islam dalam rangka menepai kesejahteraan masyarakat dalam bidang spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdsarkan Pancasila dan UUD 1945 selain itu bagi pemeluk agama Islam masalah perwakafan adalah merupakan sebagian dari pelaksanaan ibadah dan manifestasi dari keimanan mereka kepada Allah SWT.

Permasalahan perwakafan seringkali terjadi yaitu masalah seputar penyelewengan dari tujuan akan ikrar wakaf, yaitu penyelewengan benda wakaf baik yang dilakukan oleh wakif atau nadzir. Berkaitan dengan perubahan fungsi dan status tanah yang terjadi di Poncokusumo ini terjadi sengketa antara pengurus nadzir dengan salah seorang anggota nadzir yang kebetulan merangkap sebagai wakil ketua ta’mir masjid, tanpa persetujuan pengurus nadzir seorang anggota nadzir telah menukar tanah wakaf dengan tanah milik perseorangan untuk pembangunan perluasan masjid tanpa melalui prosedur secara benar yang telah ditetapkan oleh Pemerinta yakni persetujuan tertulis oleh Menteri Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah dan alasan-alasan yang telah dipaparkan, penulis akan merumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas yaitu : a). Latar belakang sengketa tukar guling tanmah wakaf.b) Upaya penyelesaian sengketa tukar guling tanah wakaf, c). Sumber hukum Hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan sengketa tukar guling tanah wakaf.

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini agar terinci seperti yang diharapkan maka penulis mengadakan penelitian lapangan yang berada di Desa Wringin Anom, denn proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas untuk mendapatkan data yang diperlukan.penuhs menggunakan metode sebagai berikut :metode diskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan hasil ١vawancara dengan para nadzir dan anggotanya lalu menganalisisnya dengan teori.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan diperoleh hasil bahwa dalam masalah tukar menukar tanah wakaf ini dalam pelaksanaanya haruslah dipenuhi prosedur sesuai dengan Peratuaran Pemerintah No 28 Tahun 1977yang terdapat dalam Pasal 12 dan Berdasarkan dari temuan peneliti ini, ada beberapa saran yang dapat di gunakan sebagai pertimbangan dan masukan diantaranya adalah Pengadilan Agama Malang hendaklah lebih selektif dalam mengambil keputusan dan sebuah kcpulusan haruslah bisa menguntungkan masyarakat.