Hak-hak mantan isteri Pegawai Negeri Sipil yang dicerai: Studi komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dengan PP. No 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990

ABSTRAK

Hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku secara normatif dan yuridis. Berlaku secara normatif artinya mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar, sedangkan secara yuridis artinya mengatur manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam yang berlaku secara yuridis ini menjadi hukum positif karena telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang telah dikompilasikan. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami istri yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Namun apabila dalam perkawinan tersebut telah terjadi perceraian maka seorang suami masih mempunyai kewajiban yaitu memberikan hak-hak bagi mantan istrinya berupa nafkah.Pemberian nafkah tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan hanya selama masa iddah. Dan bagi Pegawai Negeri Sipil pemberian nafkah setelah terjadi perceraian diatur dalam pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. pp. No. 45 Tahun 1990 yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil Pria yang menceraikan istrinya wajib memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak- anaknya.

Dalam skripsi ini penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka atau literatur, dan memakai pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Kompilasi Hukum Islam, PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990, dan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan yaitu berupaya mengumpulkan data yang sesuai dengan obyek pembahasan serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dengan cara meneliti kembali data- data yang didapat kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti setelah itu mencatat data secara sistematis Teknik analasis data dalam penelitian ini adalah dengan cara content analysis dan deskripsi komparatif yaitu mencari kesimpulan yang relatif dan shahih dari data. Kemudian membandingkan persamaan dan peredaan yaitu penyelidikan deskriptif yang mencari pemecahan melalui analisis. Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah metode deduktif, induktif dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya dalam ketentuan pp. No. 10 Tahun 1983. Jo٠ PP. No. 45 Tahun 1990, Hak dan Kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan keduduan suami. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ditentukan bahwa jika dalam perkawinan putus karena talak maka seorang suami harus memberikan hak٠hak istri setelah terjadi talak/perceraian yaitu memberi nafkah, dan pemberian nafkah tersebut hanya sebatas masa iddah. Jika masa iddah telah habis, maka habis pula pemberian nafkah tersebut. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan/perceraian terdapat aturan tersendiri yaitu pp٠ No. 10 Tahun 1983 Jo. pp. No> 45 Tahun 1990. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian maka ia mempimyai kewajiban terhadap istrinya yaitu memberikan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan mantan istri dan anak- anaknya. Didalam pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. pp. No. 45 Tahun 1990 pasal 8 disebutkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istrinya dengan ketentuan bahwa jika dalam perkawinan tersebut tidak ada anak maka suami wajib menyerahkan setengah dari gajinya untuk mantan istrinya niun jika dalam perkawinan tersebut tidak ada anak maka suami wajib menyerahkan gajinya sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, sepertiga untuk anaknya. Dan pembagian gaji kepada mantan istri menjadi hilang apabila mantan istri yang bersangkutan kawin lagi.

Jadi ketentuan pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. pp. No. 45 Tahun 1990 khususnya pasal 8 yang mengatur tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil untuk mantan istri dan anak-anaknya adalah merupakan hak-hak kebendaan yang berupa nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Begitu juga dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menyatakan bahwa apabila seorang suii menceraikan istrinya maka kewajibannya adalah memberikan nafkah selama masa iddah atau biasanya disebut dengan nafkah iddah. Sedangkan ketentuan tentang hak-hak istri yang berupa hak bukan kebendaan setelah terjadinya perceraian secara langsung tidak ada, karena didalam Kompilasi Hukum Islam dan PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. pp. No. 45 Tahun 1990 tidak mengatur hak-hak tersebut.

ABSTRACT

Islamic law represent the part of positive law which go into effect by normative and juridical. Go into effect by normative its meaning have social sanction if its norms is impinged, while by juridical its meaning arrange human being with human being and object in society. Part of Islam law going into effect by juridical this become positive law because have been showed by law and regulation, for example conjugal right, communal ownership and heritage which have compiled. Basically marriage represent an agreement of alliance between goods spouse which have of course will result incidence of rights and obligations to both parties. But if in the marriage have happened divorce hence a husband still has obligation that is giving rights to former its wife in the form of maintenance. Giving of the maintenance in Islamic Law Compilation determined only during a period of iddah. And to Civil Public Servant gift of maintenance after happened divorce arranged in PP. No. 10 Year 1983 Jo. pp. No. 45 Year 1990 that is a Public Servant Of Civil Man divorcing its wife is obliged to give some of its salary for subsistence of is former wife and his children.

In this thesis of research conducted by using type research of literature or book, and wear approach qualitative. Source of data the used is primary data in the form of Islamic Law Compilation, pp. No. 10 Year 1983 Jo. PP. No. 45 Year 1990, and data of secondary in the form of books which related to solution. Technique data collecting conducted with bibliography technique that is coping to collect data matching with solution object and also owning relevant at research the studied. After data gathered later; then the data processed by checking again got data is later; then reconciled with accurate problems afterwards note data systematically Technique of analyzes data in this research by analysis content and of description comparability that is searching conclusion which relative and true data. Later; Then compare assuaging and eqtiation that is descriptive investigation which look for resolving through analysis. As for solution method the used is deductive method, inductive and comparability.

Result of from this its his research in rule of pp. No. 10 Year 1983. Jo. pp. No. 45 Year 1990, Rights and Domicile Wife is well-balanced with rights and domiciling of husband. Whether in domesticity and also in society. So that thereby everything in family can be negotiated and decided with spouse. In Islamic Law Compilation section 149 determined that if in broken marriage because divorce hence a husband have to give wife rights after happened divorce / divorce that is giving maintenance, and giving of the maintenance only limited to a period ofrto iddah. If a period ofrto iddah have finished, hence used up also giving of maintenance. To Public Servant Of Civil to conduct marriage / divorce there are separate order that is pp. No. 10 Year 1983 Jo. pp. No. 45 Year 1990. A Public Servant Of Civil conducting divorce hence he have obligation to its wife that is giving some of its salary to the expense of subsistence of is former wife and its children. In pp. No. 10 Year 1983 Jo. pp. No. 45 Year 1990 is section 8 mentioned that if divorce happened of will desire Public Servant Of Civil man hence he is obliged to deliver some of its salary to the former its wife provided that if in the marriage no child hence husband is obliged to deliver semi from its salary to the former its wife but if in the marriage no child hence husband obliged to deliver its salary one-third for the public servant of pertinent man civil, one-third to the former its wife, one-third for its child. And division of salary to former wife become to lose if former pertinent wife remarry.

Become rule of pp. No. 10 Year 1983 Jo. pp. No. 45 Year 1990 specially section 8 arranging about division of salary Public Servant Of Civil to the former wife and his children is to represent materialism rights which in the form of maintenance which must fulfill by a husband divorcing its wife. So also with rule of Islamic Law Compilation section 149 expressing that if a husband divorce its wife hence its obligation to give maintenance during a period of iddah or is usually referred with maintenance of iddah. While rule about wife rights which in the form of rights is not materialism after the happening of divorce directly there no, because in Islamic Law Compilation and of pp. No. 10 Year 1983 Jo. pp. No. 45 Year 1990 not arrange the rights.