Gugatan Nafkah terhutang dan penyelesaiannya: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang

ABSTRAK

Nalkah terhutang merupakan nalkah yang tidak diberikan oleh suami kepada isterinya pada waktu isteri telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lain yang menjadikan suami wajib memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini mencul karena dalam kehidupan berumah tangga ada pembagian hak dan kewajiban, dimana suami wajib memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga, begitu pula sebaliknya isteri harus memberikan loyalitas ketaatannya pada suami.

Berangkat dari permaslahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang mulai tanggal 3 Agustus sampai 3 September 2004 terhadap kasus nalkah terhutang yang terdaftar dalam register nomor 176/Pdt.G/2003/PA.Mlg,189/Pdt.G/2003/PA.Mlgdan470/Pdt.G/2003/PA.Mlg.

Berdasarkan permasalahan di atas ada beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan yaitu bagaimana deskripsi dan faetor-faktor yang melatarbelakangi putusan Pengadilan Agama Kota Malang terhadap kasus gugatan nafkah terhutang dan apakah proses gugatan nafkah terhutang tersebut sesuai dengan hukum aeara di Pengadilan Agama dan hukum Islam (Imam Al Syafi’i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki).

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif yaitu dengan mendeskripsikan fakta baik dari hakim maupun dokumen yang bersangkutan yang kemudian diverifikasikan dengan menggunakan لآلا No 1 Tahun 1974, لال No 7 Tahun 1989و Kill, HIR dan hukum Islam (Imam Al Syafi’i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki). Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan nafkah terhutang didasarkan pada tamkin sempurna isteri, pandangan niasyarakat, kondisi perekonomian suami, isteri tidak nusyuz dan berupa nafkah lahiriyyah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan nafkah terhutang hakim Pengadilan Agama Kota Malang tetap merujuk pada undang-undang yang berlaku seperti dalam pertimbangana kemampuan suami, hakim merujuk pada pasal 34 ayat 1 لالا NO 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 KHI, pertimbangan hakim untuk memutuskan isteri yang nusyuz merujuk pada pasal 80 ayat 5 KHI jo pasal 84 ayat 2 KHI. Di samping itu hakim dalam memutuskan nafkah terhutang juga merujuk pada pendapat ulama’ seperti dalam memutuskan status isteri yang nusyuz dalam mendapatkan nafkah. Begitu pula dalam beracara hakim juga menggunakan HIR dan hukum acara peradilan agama yaitu لآلآ No 7 Tahun 1989.