Prosedur perkawinan anggota POLRI dan dampaknya terhadap rencana perkawinan: Studi di POLRESTA Malang

ABSTRAK

Perkawinan adalah adanya hubungan suami isteri dalam ikatan perkawinan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melangsungkan perkawinan ada prosedur yang harus dilalui baik itu untuk Sipil maupun untuk anggota Polri. Hanya saja ada perbedaan, yaitu izin kepada pejabat yang berwenang dan harus mengikuti sidang perkawinan bagi anggota Polri. Sedangkan untuk Sipil tidak ada ketentuan tersebut. Dalam hal perkawinan anggota Polri disamping harus mengacu pada لآلآ No. 1 Tahun 1974 juga harus tunduk pada Juklak/09/XI./79 tentang Peraturan Perkawinan bagi Anggota Polri. Apabila yang bersangkutan melanggar dalam prosedur perkawinan yang ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi, hal ini tergantung pada pejabat yang berwenang memberikan izin. Dengan adanya proses perizinan yang sangat rinci tersebut, hal ini akan berdampak dan berfaidah terhadap personil maupun instansi Polri itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur perkawinan anggota Polri di Polresta Malang ditinjau dari Juklak dan Kompilasi Hukum Islam dan imtuk mengetahui faktor-faktor tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang serta bagaimana dampak prosedur tersebut terhadap rencana perkawinan.

Mctodc penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, interview', dan dokumentasi.

Hasil penelitian mi adalah pelaksanaan prosedur perkawinan anggota Polri di Polresta Malang yaitu harus menganut pada peraturan yang berlaku yakm Juklak/09/XI/79 dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan faktor-faktor tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu karena, 1). Masa dinas kurang 2 tahun; 2). Kelakuan dan reputasi calon suami isteri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (nonna) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat; 3). Kurangnya memenuhi persyaratan administrasi; 4). Calon suami dari wanita Polri masih berisleri. Adapun dampaknya dari prosedur tersebut terhadap rencana perkawinan adalah berdampak positif apabila prosedur itu dilaksanakan dengan baik dan mempunyai faedah tersendiri seperti anggota Polri akan mendapatkan pembinaan awal tentang perkawinan. Namun apabila prosedur Itu tidak dilaksanakan akan adanya hambatan bagi anggota Polri seperti, pemindahan jabatan, kenaikan pangkat ditunda dan lain sabagainya