Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

ABSTRAK

Dengan dilatarbelakangi disparitas putusan hakim sebelum KHI lahir, maka lahirnya KHI melalui Inpres No. 01 Tahun 1991 Merupakan angin segar untuk mengisi kekosongan hukum positip Islam di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Dalam perjalanannya KHI yang masih banyak diperdebatkan apakah bisa digunakan sebagai dasar putusan hakim di Pengadilan Agama mengingat di dalamnya banyak terdapat kekurangan baik secara structural maupun material, sehingga saat ini KHI direncanakan akan dijadikan undang-undang terapan yang nanti posisinya sama dengan undang-undang lainnya.

Sebagaimana judul skripsi penulis angkat yaitu penerapan KHI pada putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebenarnya ingin melihat optimalisasi penerapan KHI dimana seorang hakim mempunyai kebebasan untuk memilih undang-undang yang mana yang akan dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara sehingga putusan yang dicapai beradasarkan keadilan dan Ketuahana Yang Maha Esa (Pasal 57 ayat (2) UU- PA)

Untuk mengetahui lebih valid apakah KHI digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang penulis menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat jawaban secara terperinci bahwa ternyata walaupun KHI hanya bersifat Inpres dnn masih jauh dari sempurna tetap digunakan oleh hakim dan tidak ada putusan yang tidak menggunakan KHI karena perkara yang diterima ringan,kebanyakan masalah perceraian.

Alasan yang menguatkan KHI tetap digunakan oleh hakim sebagai sumber hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 :"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar", karena itulah Kompilasi Hukum Islam adalah jelas-jelas sumber hukum tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara.