Tinjauan perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KMI) UU No.1 tahun 1974 dan KUHPerdata

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam suatu perkawinan terdapat suatu peraturan yang mengatur adanya peijanjian yang dibuat oleh calon suami maupun istri. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami atau istri tersebut terdapat dalam peraturan Perundang- undangan yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata.Menurut hukum Perdata perjanjian perkawinan hanya meliputi perjanjian mengenai harta bersama suami istri dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak juga dapat di masukkan dalam peijanjian perkawinanyg mana taklik talak menurut hukum Perdata tidak temasuk dalam perjanjian perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korelasi antara KHI dan hukum Perdata berkenaan dengan pengaturan perjanjian perkawinan,serta mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut KHI dan hukum Perdata, dan penetapan hukum yang dipakai dalam suatu perjanjian perkawinan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang benlsaha mencari teori-teori yang telah berkembang yang diperoleh dari buku-buku atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data atau disebut juga dengan content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai pendapat para pakar tentang permasalahan yang yang dibahas dalam penelitian ini. Disamping metode analisis data juga menggunakan metode deskriptif komparatif yang merupakan metode perbandingan, persamaan dan perbedaan mengenai peijanjian perkawinan.

Hasil dari penelitian ini ialah antara KHI dan hukum Perdata mempunyai persamaan yang mengatur adanya perjanjian perkawinan dan kedua hukum tersebut memperbolehkan penetapan sendiri isi dari peijanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan norma, agama dan kesusilaan. Penetapan hukum dalam peijanjian perkawinan dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Penetapan pada Pengadilan Agama berdasarkan KHI pasal 51 dan 116 huruf g, لالا No.lTahun 1974 pasal 19 huruf f. Penetapan hukum Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdata pada pasal 152 dan 153 mengenai penyimpangan peijanjian perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is a tying born mind between a man and a woman as wife and husband as a mean to form . happy family. In a marriage there are a regulation arranging the agreement which made by the spouse. The agreement in law covers regulation that is arranged in Compilation Punish Islam (KHI) and Civil Law. According to civil law agreement of marriage only includes agreement concerning to wife and husband community property and other agreement which do not oppose against ethics norms, while in Compilation Punish Islam (KHI) uttering of divorce also earn in packing into agreement of marriage, which uttering of divorce according to civil law excluded in agreement of marriage.
This research is aimed to know how correlation between KHI and civil law related to the arrangement of marriage agreement, and also to know concept to marriage agreement according to KHI and civil law, and stipulating of Civil law in an agreement of marriage.

The research type in this thesis is to use bibliography research that is a research trying to find out some theories which have expanded from existing book materials wich relation have with problems. We use date analyzing or content analyzing in this research that is any technique used to conclude from various opinion from all expert concerning to problem which discussed in، this research. Beside this method we also use descriptive method of comparability is comparison methods, difference and equation concerning agreement of marriage.

The result of this research is between KHI and civil law have the equation by arranging the existence of marriage agreement and both may specify by self fill from agreement of marriage that not oppose the norm, ethics and religion. Stipulating of law in agreement of marriage can be specified by Justice of Religion and District Court. Stipulating at Justice of Religion pursuant to KHI section 51 and 116 letter of g, لآل No. 1 year 1974 section 19 letter f Stipulating of District Court law pursuant to Law Marriage and KUH Civil at section 152 and 153 about deviation of agreement of marriage.