Peran Kepala KUA dalam menyelesaikan masalah Wali Adlal: Kasus KUA Kecamatan Pakis Kab. Malang

ABSTRAK

Dalam proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama harus dipenuhi dengan mengisi formulir pendaftaran nikah (medel N). Wali dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang paling urgen dan merupakan salah satu rukun nikah, ketika sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wali, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan (batal). Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan persyaratan untuk memperoleh izin dari wali tidak hanya dari fikih munakahat saja melainkan ditentukan juga dalam Undang-undang, baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI.

Perijinan dari wali (kedua orang tua) terdapat dalam formulir model 5N. pada kenyataannya tidak semua orang tua (wali) menyetujui perkawinan yang akan dilangsungkan, dengan artian wali enggan untuk menjadi wali (adlal), hal ini disebabkan beberapa faktor, baik dari keadaan keluarga maupun dari calon menantu yang kurang baik.

Dengan enggannya wali, KUA sebagai pegawai pencatat perkawinan tidak dapat melaksanakan perkawinan sebelum perijinan dari wali didapat/terpenuhi. Sebenarnya proses untuk menyelesaikan masalah wali adlal adalah di Pengadilan Agama untuk ditetapkan adlalnya wali, tetapi disini KUA sebagai pihak pertama yang mengetahui permasalahan adlalnya wali dan juga mengingat tugas Kepala KUA sebagai BP4 serta mahalnya biaya berperkara di Pengadilan Agama, KUA akan mengupayakan perdamaian diantara pihak yang bermasalah yakni wali dan orang yang di bawah perwaliannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya wali adla, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh KUA dalam menyelesaikan masalah wali adlal, dan peran apa saja yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam menyelesaikan masalah wali adlal.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melaluai wawancara dan dokumentasi yang berkaitan denan permasalahan yang dibahas. Analisis hasil penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara-wawancara dengan Kepala KUA serta para staf-stafnya dan data-data lain lalu menganalisisnya dengan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya wali adlal di KUA kecamatan Pakis Kab. Malang adalah kebanyakan bersumber dari calon menantu laki-laki yang menurut pandangan wali kurang memenuhi syarat, seperti keadaan ekonomi calon menantu yang kurang, tidak sekufu', terlalu tua (duda), akhlaq yang kurang baiki upaya yang dilakukan Kepala Kua dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama dengan langkah-langkah, 1). Pemangilan pihak-pihak yang bertikai, 2). Jika tidak berhasil, Dengan kebijakan Kepala KUA, dia akan mendatangi wali disertai dengan kedua calon mempelai untuk diberi penjelasan tentang pentingnya wali dai hal-hal lain, 3). Jika wali tetap pada pendiriannya, maka KUA akan memberi petunjuk dan rekomendasi kepada calon untuk menyelesaikan masalah ini ke Pengadilan Agama dengan memberi fohmulir model N8 dan N9.

Peran Kepala KUA dalam menangani masalah wali adlal adalah berupaya mendamaikan sebelum pemasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, memberi petunjuk dan rekomendasi untuk berperkara di Pengadilan Agama ketika tidak terjadi perdamaian, menjadi wali hakim ketika sudah ada putusan Pengadilan agama tentang adlalnya wali.