Pembatalan Perkawinan disebabkan adanya Poligami Tanpa Izin: Studi kasus Perkara No: 491/Pdt. G/2002 PA Kota Mlg

ABSTRAK

Sebagaimana fenomena yang terjadi bahwa dalam hidup beiumah tangga perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang suami dan istri. Seorang suami istri tidak selamanya berjalan dengan baik. Karena itu, sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perselingkuhan yang terjadi bukan akibat pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi memang ada keinginan sendiri seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami)

Sebagaimana judul yang penulis angkat yaitu Pembatalan Perkawinan disebabkan adanya poligami tanpa izin, padahal persyaratan untuk berpoligami adalah seorang suami harus minta izin dari pihak Pengadilan Agama.

Dalam Negara Republik Indonesia, kita ketahui bahwa bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan perkawinan maupun perceraian lelah dialur dalam Peraturan perundang-undangan yang ada UU No 1 Tahun 1974, KHI serta PP) Mengenai Pembatalan Perkawinan diatur dalam PP No 9 Tahun 1974 Bab VI (Pasal 37 dan 38) karena itu hakim Pengadilan Agama mengenai PP No. 9 Tahun 1974 dilakukan dengan hasil putusan tersebut sehingga membuat tertarik penulis untuk meneliti. ’

Untuk dapat mengetahui lebih valid dasar hakim memuluskan perkara tersebut, penulis menggunakan melode penelitian Deskriptif Kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat jawaban secara terperinci bahwa dasar-dasar hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu pertama Al-Qur’an dan Al-Hadits kedua Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, fatwa- fatwa Ulama’, ketiga kaidah-kaidah ushul fiqh, atau mengqiyaskan pada putusan Hakim sebelumnya (Yurisprudensi) atau kalau sudah tidak ada lagi maka hakim berijtihad yaitu mengkongklusikan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan ke empat menghindari kesulitan mafsadah kelima dipandang dari hukum mnnakahat Islam telah terpenuhi.

Akibat hukum bagi istri yang dipoligami tanpa izin mendapat status sebagai istri yang sah sesuai dongan prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian putusan tentang Pembatalan Perkawinan bahwa telah terpenuhi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita.