Formalisasi Syari’at Islam di Pamekasan: Studi kasus Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Pamekasan

ABSTRAK

Konsekwensi logis bagi segenap muslim ialah ia berkewajiban untuk tunduk dan hidup sesuai dengan aturan dan Syari’at Islam. Hal tersebut agak sulit diaplikasikan di negara-negara non Islam seperti Indonesia, karena dengan alasan bukan negara Islam, setiap peraturan yang berhubungan dengan Syari’at Islam akan dijegal oleh kelompok politisi sekuler dan kaum minoritas nasrani.

Belajar dari kegagalan sebelumnya usaha formalisasi Syari’at Islam tak lagi dikonsentrasikan di pemerintah pusat, beberapa daerah yang berpenduduk mayoritas muslim mulai menerapkan Syari’at Islam walaupun dengan nama dan istilah berbeda. Cianjur dengan gerakan Gerbang Marhamah, Pamekasan dengan Gerbang Salam dan beberapa daerah lain seperti Tasikmalaya dan Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang dibahas dalam sikripsi ini adalah argumentasi dan sebab- sebab formalisasi Syari’at Islam di Pamekasan utamanya Perda Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Pamekasan. Tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi dan gambaran yang utuh, ilmiah dan akademis atas formalisasi Syari’at Islam di Pamekasan.

Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi. Interview dan wawancara dengan beberapa informan. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data deskriptif analisis dengan teori hermeneutikfllosofis, melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif sebagai kesimpulan dari formalisasi Syari’at Islam di Pamekasan.

Hasil dari penelitian ini adalah formalisasi Syari’at Islam di Piekasan muncul atas keinginan masyarakat Pamekasan yang disuarakan oleh tokoh masyarakat lewat forum ulama dan umara Pamekasan maupun mayoritas fraksi di DPRD Piekasan. Dalam aplikasinya Penerapan Syari’at Isli di Piekasan diusahakan senantiasa selaras dengan peraturan dan hukum nasional, karenanya tidak ada kontradiksi antara Gerbang Salam dengan ketentuan nasional.