Wewenang Pencatatan Nikah oleh Pegawai KUA selain Penghulu: Studi Kajian Kritis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. KMA Nomor 301 Tahun 2004

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dan setiap perbuatan dan tingkah laku seseorang harus sesuai dengan hukum. Pernikahan merupakan perbuatan manusia yang sangat memerlukan kepastian dan perlindungan hukum untuk menjaga ketertiban dan keutuhan berbangsa dan, bernegara, sehingga perkawinan harus dicatatkan pada petugas yang berwenang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan dengan dikeluarkannya KMA 301 di ganti dengan nama penghulu. Akan tetapi di KUA Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dalam praktek tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, yaitu yang melaksanakan pencatatan nikah dan menghadiri pernikahan bukan Penghulu tetapi pegawai sukwan Kantor Urusan Agama. ,٠٠

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa petugas yang berwenang melakukan pencatatan dan menghadiri pemikahan di KUA Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi serta alasan apa saja yang melatar belakangi penghulu mewakilkan tugas pencatatan dan menghadiri pemikahan kepada petugas selain penghulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data tersebut, di harapkan penelitian ini dapat mengungkap kebenaran dari pemikahan yang dihadiri oleh pegawai KUA selain penghulu sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi benar-benar telah melakukan pencatatan dan menghadiri pemikahan oleh pegawai KUA selain penghulu. Hal ini terjadi karena bebarapa sebab yaitu, kurangnya petugas penghulu, tingginya frekuensi pemikahan yang terjadi dan letak geografis Kecamatan Rogojampi yang tergolong luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan tugas kepenghuluan dengan jumlah pemikahan yang banyak hanya dengan satu petugas penghulu.