Independensi perempuan dalam Akad Nikah dan hubungannya dengan penegakan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK

Siapapun telah faham bahwa sejarah hukum Islam sangat sarat "proyek kebudayaan" yang ditujukan untuk mengukuhkan "rezim kebudayaan” yang bernama "Islam laki-laki" dimana keadilan hanya ditujukan pada salah satu gender saja yaitu kaum laki-laki. Begitu juga dalam "rezimientasi hukum" yang merupakan bagian dari "proyek laki-laki" untuk mendominasi wujud mereka diatas wujud kaum perempuan. Itulah proyek penindasan perempuan yang tanpa canggung menjustifikasi dirinya dengan doktrin-doktrin Islam (A!-Qur’an dan Hadist) sebagai sumber hukum utama umat Islam. Akibatnya, wajah perempuan Islam seketika menjadi teridentifikasikan sebagai "kelas kedua" atau "panjang rambutnya, pendek akalnya" yang tersekat dibilik-bilik domestik, tanpa sesekali memiliki hak akses untuk mengekspresikan kreatifitas dan potensi intelektualnya diwilayah publik.

Penelitian dengan judul ”Independensi Perempuan Dalam Akad Nikah dan Hubungannya Dengan Penegakan Hak Asasi Manusia” ini dilatar belakangi oleh ketidak adilan terhadap perempuan diatas yang menjadi sorotan peneliti dalam kehidupan masyarakat.

Hak Asasi manusia tehadap kaum perempuan selama ini masih belum memenuhi standar HAM yang sebenarnya, dimana H AM perempuan hanya merupakan pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak didukung perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Pengakuan terhadap Hak-hak asasi perempuan ini akan memaksa dominasi patriarkhis selama ini agar ada pegakuan terhadap hak-hak mereka yang memang seharusnya perempuan dapatkan, karena mereka adalah manusia.

Wacana pembagian dikotomis ruang publik dan privat menyumbangkan sumber kesulitan mendasar mengapa kaum perempuan tidak terjangkau oleh standar HAM selama ini salah satu asumsi yang mendasari standar HAM adalah bahwa HAM semata urusan negara atau pemerintah, dan oleh karenanya perlu dibatasi yurisdiksinya hanya pada ruang publik saja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau Bibliographic Research dimana penelitian tersebut mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan baik berupa buku, catatan sejarah maupun berupa dokumen-dokumen yang bisa membangun sebuah peluang baru terhadap independensi perempuan dalam akad nikah dan perwalian nikah.

Akad nikah yang terjadi dimasyarakat selama ini masih berbau patriarkhis dimana dominasi laki-laki (orang tua) sebagai wali nikah telah menjadi sebuah legitimasi yang tidak bisa diubah karena memang pendapat para ahli fiqih yang