Eksekusi Waris dan problematikanya di Pengadilan Agama Blitar: Studi kasus Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA.BL

ABSTRAK

Prinsip kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup.

Apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris maka pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah. Tujuan akhir seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim.

Berpijak pada permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Eksekusi waris dan Problematikanya di Pengadilan Agama Blitar”. Permasalahan yang akan diangkat sdalam penelitian ini adalah (1) bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi waris di Pengadilan Agama Blitar dan (2) problematika apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Blitar saat melaksanakan eksekusi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi waris di Pengadilan Agama Blitar (2) Mengungkapkan problem-problem yang dihadapi oleh Pengadilan Agama saat melaksanakan eksekusi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus (case study) atau penelitian kasus, yakni peneliti meneliti kasus yang pemah terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan perkara No. 1609/Pdt,G/1998/PA.BL. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah adalah Ketua Pengadilan Agama Blitar, para Hakim, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Blitar, dan pihak-pihak yang berperkara, sedangkan objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Blitar. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga cara, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar terhadap Perkara No. 1609/Pdt,G/1998/PA.BL secara teori sudah sesuai dengan prosedur tapi didalam prakteknya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaan eksekusi ini ada beberapa kendala yaitu pihak Pengadilan Agama Blitar merasa kasihan (alasan kemanusiaan) sehingga sempat terjadi penundaan eksekusi, objek sengketa tidak sesuai antara amar putusan dengan kenyataan di lapangan dan ada masalah keamanan.