Polemik Persetujuan Istri ketika Rujuk: Studi kasus perbandingan Prosedur Rujuk Perspektif Hukum lslam dan KHI

ABSTRAK

Masyarakat adalah produk hukum yang sangat produktif. Artinya dari tingkah laku masyarakatlah hukum dibuat dalam masyarakat hukum berkembang dan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat hukum ditujukan. Fenomena riil dalam masyarakat mengatakan bahwa persoalan rujuk adalah kembalinya bekas suami kepada istri dengan rela atau tidak tanpa waktu yang telah ditentukan. Padahal yang sebenarnya baik dalam hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam telah jelas bahwa rujuk hanya boleh dilakukan selama istri masih dalam masa iddah. Dan kerelaan istri menjadi syarat mutlak sah dilakukannya rujuk. Dan terbukti juga ditemukannya kasiiiS dalam masyarakat tentang rujuk yang dilakukan dengan paksaan dan atau tanpa persetujuan serta kerelaan istri yang menyebabkan melencengnya tujuan syar’i dibolehkannya rujuk yaitu untuk perbaikan perkawinan. Walau demikian permasalahan ini tidak sampai pada lembaga karena tidak adanya sengketa, padahal salah satu pihak telah dirugikan.

Fenomena ini menjadi sangat menarik karena aturan dalam hukum Islam (ulama mazhab) berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (fikih Indonesia) tentang persetujuan istri ketika rujuk, padahal peranan mazhab dalam pembentukan dan perumusan kompilasi ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Berdasarkan hal diatas maka rumusan masalahnya adalah 1.Bagaimana persamaan dan perbedaan prosedur rujuk prespektif hukum Islam dan KHI, 2.Bagaimana polemik persetujuan istri ketika rujuk. Hukum Islam disini dibatasi hanya pada pandangan Imam mazhab saja supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan bahan rujukan kitab yang berupa fiqhu Mazahibul al-arba’ah karangan Abdul rahman al-jaziri, kitab Bidayatul mujtahid karangan Ibnu Rusyd dan kitab hadits Subulus Salam karangan ash-Shonani. Penelitian ini tergolong penelitian literatur dengan jenis penelitian hukum normatif komparatif dengan membandingkan produk hukum satu dan lainnya. Sumber data menggunakan kitab yang telah disebutkan dan sebagai perbandingan adalah KHI. Sedangkan analisis data menggunakan kajian content analist yaitu dengan menarik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.

Hasil dari penelitian diatas adalah telah benar bahwa produk hukum yang ada dalam KHI khususnya tentang rujuk telah keluar dari jargonnya sendiri yaitu pandangan Imam mazhab. Walau demikian bukan berarti KHI salah dalam merumuskan hukum tetapi telah sesuai dengan kaidah ushul fikih yaitu perubahan hukum itu menurut perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Dari hasil penelitian diatas hendaknya dapat dijadikan bahan intropeksi bersama baik itu lembaga yang menangani langsung maupun civitas akademika juga elemen masyarakat untuk bersama-sama lebih bersifat proaktif dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat.