Pertimbangan Hakim dalam memberikan Izin Poligami dengan alasan Isteri tidak mampu melayani Kebutuhan Biologis: Studi kasus No. 316/Pdt.G/2004/PA. Mlg

ABSTRAK

Dalam membina rumah tangga salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, tentram, bahagia dan langgeng. Tetapi kadang-kadang tujuan tersebut harus kandas ditengah jalan dan mengalami banyak rintangan, percekcokan yang berakhir dengan perselingkuhan, hubungan gelap bahkan perceraian

Akan tetapi ada juga permasalah yang dihadapi oleh suami isteri bukan akibat dari faktor-faktor tersebut diatas. Tetapi lebih disebabkan oleh faktor biologis. Dalam hal ini adalah ketidakmampuan seorang isteri melakukan hubungan intim dengan suaminya yang hiperseks dan kondisi isteri yang lemah dan merasa sakit bila berhubungan intim. Hal ini akan mengakibatkan masalah-masalah yang timbul pada diri suami baik secara intem maupun secara ekstern.

Sebagaimana penulisan skripsi ini penulis ingin membahas tentang izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis dengan obyek penelitian pada kasus No. 316/Pdt.G/2004/PA.Mlg. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus No. 316/Pdt.G/2004/PA.Mlg serta menganalisis bagaimana alasan kebutuhan biologis tersebut dapat dijadikan izin untuk berpoligami.

Untuk dapat mengetahui lebih valid pertimbangan dan alasan apa yang digunakan majlis hakim dalam memberikan izin poliogami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis. Dan untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan tehnik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mendapat jawaban secara terperinci bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis, pertama, bahwa majlis hakim melihat adanya perpaduan hukum antara UU No. 1/1974 pasal 4 ayat (2) pasal 5 ayat (1) dan KHI pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58 dan putusan tersebut sudah atau telah mengacu dari perundang-undangan yang ada. Kedua, untuk menghindari kesulitan atau mafsadat dikarenakan suami yang hiperseks dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perzinahan dan krisis ahlak lainya. Ketiga, dipandang dari segi hukum munakahat Islam sudah terpenuhi atau tidak ada larangan untuk menikah lagi.

Dengan demikian, putusan hakim PA Malang tersebut sudah atau telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.