Landasan UU No. 1 TH. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Pembatalan Perkawinan: Studi kasus Putusan No. 2828/Pdt.G/2OOO/P.A Kabupaten Malang

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai asas monogami yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Seorang suami dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara umum ketentuan-ketentuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bidang hukum perkawinan, pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, akan tetapi sekaligus penegasan ulang itu langsung dibarengi dengan “penjabaran” lanjut atas ketentuan- ketentuan UU No.1 Tahun 1974.

Tujuan daripada perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal yang terpaksa.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perkawinan, untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memutuskan masalah pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama kabupaten Malang dan Panitera Pengganti sebagai data primer dan dokumen/arsip-arsip resmi yang berupa putusan pembatalan perkawinan sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data digunakan metode diskriptif kualitatif.

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara No. 2828/Pdt.G 000/PA Kab. Malang yang telah diajukan oleh pemohon dengan mengajukan beberapa alasan-alasan yang mengakibatkan perkawinan suaminya dibatalkan. Alasan-alasan tersebut adalah suaminya menikah lagi tanpa seizin istri pertama, memalsukan identitas dirinya sebagai jejaka dan akta nikah yang dimiliki suaminya tidak berkekuatan hukum.

Landasan UU No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang akibat pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 – 28 UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 70-76 KHI