Impotensi sebagai salah satu alasan Gugat Cerai: Studi kasus No. 949/Pdt-G/2OO3/PA٠Mlg

ABSTRAK

Kompleksitas fenomena yang terjadi di masyarakat sangatlah beragam. Diantaranya adalah fenomena yang terjadi dalam kelompok yang terkecil dalam masyarakat ; keluarga. Dalam sebuah keluarga fenomena gugat cerai merupakan masalah yang sering dijumpai, yakni seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Impotensi adalah ketidakberdayaan pria melakukan hubungan seks melalui alat kelaminnya, yang dapat dijadikan sebagai alasan guagat cerai. Sebagaimana tertuang dalam pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Malang No : 949/Pdt-G/2003/PA.Mlg).

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan impotensi yang dapat dijadikan sebagai alasan gugat cerai pada kasus No : 949/Pdt-G/2003/PA.Mlg. Serta upaya yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan gugat cerai pada kasus tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian studi kasus yang bersifat diskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan interview dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini termasuk dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang tentang kasus No : 949/Pdt-G/2003/PA.Mlg. Dalam kasus tersebut, impotensi mempunyai dua unsur yang dapat dijadikan alasan gugat cerai, yakni ; (1) unsur cacat badan dan (2) unsur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Kasus tersebut dapat diputuskan hakim karena salah satunya adalah tergugat telah mengakui sendiri di depan sidang Pengadilan Agama Kota Malang bahwa dirinya benar-benar mengalami impotensi dan dalam rumah tangganya belum dikaruniai anak. Adapun upaya Hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut salah satunya adalah dengan cara mencocokkan dalil gugatan penggugat dengan alat bukti yang ada serta menerapkan Undang-Undang secara normatif pada kasus tersebut.