Putusan/Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madian terhadap Perkara Gugat Cerai: Studi Analisis Normatif Perceraian Nomor: 616/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga maupun di Pengadilan Agama. Perkara gugat cerai nomor:616/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn, di desa Klumutan yang menurut Penggugat bahwa:perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan bila Penggugat mengambil uang belanja untuk kebutuhan keluarga, Tergugat ikut mengambil untuk jajanya sendiri dan melebihi uang belanja Penggugat.

Munculnya permasalahan tersebut diatas dilatar belakangi oleh pertama adanya tindakan suami yang sering mengambil uang belanja istri untuk jajan sendiri yang melebihi uang belanja istri yang berpengaruh pada tuntutan kewajiban suami sebagai pemberi nafkah pada istri dan anaknya. Kedua, terjadinya perselisihan dan pertengkaran akibat dialas menjadikan keluarga itu tidak bisa harmonis lagi.

Dengan mengangkat judul diatas, peneliti disamping ingi mengetahui duduk perkara, dasar filosofis dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai tersebut.

Untuk menjawab persoalan diatas, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan data primer dan skunder yang diperoleh dari Supamo S.Ag sebagai panitera pengganti serta dengan tehnik dokumentasi. Untuk memperoleh kesimpulan atas data-data yang telah terkumpul sekaligus jawaban atas permasalahan diatas, Peneliti menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Teknik analisis tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan sekaligus jawaban atas fenomena yang terdapat didalam putusan melalui data dan kejadian yang bersifat nyata.

Dari studi ini, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh saksi-saksi terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh uang belanja yang diambil suami, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat. Dasar filosofis yang dipakai adalah setelah adanya akad nikah, maka muncullah hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami yaitu memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Sedangkan dasar hukum Hakim memutuskan perkara tersebut yaitu karena di pandang dari pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan telah pisah selama 1 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat.