أسباب اختلاف المذاهب الأربعة في حكم العدول عن الخطبة: دراسة فقهية مقارنة

ABSTRAK

Hukum Islam telah mengatur secara khusus mukaddimah untuk menuju proses pernikahan yaitu pertunangan, hal itu dikarenakan mulianya akad pernikahan ini. Pertunangan merupakan mukaddimah untuk menuju pernikahan dan termasuk cara yang tidak wajib dilakukan bagi yang ingin melakukan pernikahan, meski demikian sebagian ulama berpendapat sunnah untuk bertunangan sebelum pernikahan. Para imam mazhab dan pengikutnya telah mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan pertunangan sehingga menghasilkan hukum yang berbeda dalam satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan pertunangan. Mazhab sunni yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) telah berbeda pendapat mengenai hukum putus pertunangan. Perbebdaan perndapat ini tentu tidak lepas dari dasar-dasar serta landasan yang dibenarkan oleh syari’at. Dari adanya perbedaan inilah peneliti ingin mengetahui apa menjadi sebab-sebab timbulnya perbedaan hukum putus pertunangan dikalangan mazhab yang empat.Di masa pertunangan sebagian orang biasanya memberikan cincin, pakaian dan barang berharga lainnya, jika pertunangan telah berakhir apakah pemberian-pemberian yang telah diberikan dari pihak laki-laki atau perempuan harus dikembalikan atau tidak. Dan jika putusnya pertunangan mengakibatkan kerugian-kerugian materi atau non materi terhadap dua belak pihak, siapakah yang harus menanggung kerugian-kerugian tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber kitab yang menjadi rujukan penganut mazhab. Jika tidak ditemukan dalam kitab-kitab maka peneliti akan menanyakan kepada dar-alifta’ yang menjadi rujukan utama bagi pemerintah di negara tempat tinggal mufti, seperti lembaga fatwa Mesir dan lembaga fatwa Jordan. Peneliti dalam hal ini menggunakan sistem tarjih dari sekian pendapat yang peneliti temukan dengan menjelaskan sebab-sebab tarjih berdasarkan kekuatan landasan hukum yang dapat diterima oleh akal dan tradisi di masyarakat. Disamping itu peneliti melakukan takhrij dan menjelaskan kedudukan hadits yang termaktub dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyebab utama perbedaan mazhab dalam hukum putus pertunangan dikarenakan perbedaan dalam memahami nash dan memaknai kaedah fikih perjanjian. Peneliti mengunggulkan pendapat imam Ahmad bin hanbal terkait hukum putus pertunangan. (2) empat mazhab berbeda pendapat mengenai barang-barang yang diberikan sebelum putus pertunangan dan peneliti mengunggulkan pendapat malikiyah yang membedakan antara yang memutus dari dua belah pihak serta mengunggulkan pendapat imam abu zahrah dalam hal tanggung jawab dari kerugian materi & non materi yang dialami salah satu dari keduanya.

ABSTRACT

Islamic law has been set up specifically for the Preamble to the wedding process, namely the engagement, it is because of this noble wedding ceremony. The engagement is the Preamble to get to the wedding and include ways that are not mandatory for those who want to do the wedding, however some scholars argue sunnah to get engaged before the wedding. Priests sects and followers have set up laws relating to the engagement so as to produce different laws in one issue of engagement issues. The four schools of Sunni (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) have different opinions about the law breaking off the engagement. Perndapat Perbebdaan is certainly not out of the basics and the foundation is justified by the Shari'ah. From the difference in these researchers want to know what are the causes the onset of breaking off the engagement legal differences among the four schools. In the engagement period most people usually leave the ring, clothes and other valuables, if the engagement was over whether the gifts that have been given of the male or female should be returned or not. And if broken engagement resulted in losses of material or non material against the two parties Belak, who should bear these losses.

This study used a qualitative approach to the design literature. The data collection is done by collecting resources that become a reference book sect adherents. If it is not found in the books, the researcher would ask the dar-alifta 'which become the main reference for the government in the country of residence of the mufti, fatwa institutions such as Egypt and Jordan fatwa institution. Researchers in this case using the system tarjih of the opinion that researchers have found to explain the causes tarjih based on the strength of the legal basis that can be accepted by reason and tradition in the community. Besides, researchers Takhrij and explain the position of hadith contained in this research.

The results showed that: (1) the main causes of the differences in the law school of breaking off the engagement because of differences in understanding the meaning of kaedah fiqh texts and agreements. Researchers favor the opinion of imam Ahmad ibn Hanbal related to law breaking off the engagement. (2) the four schools of different opinions regarding the goods supplied before breaking off the engagement and researchers favor the opinion of Malikiyah distinguishing between the break of the two parties and favor the opinion of imam abu zahrah in terms of responsibility from the loss of material and non-material suffered one of both.