Hak Nasab pada anak di luar perkawinan perspektif Teori Hukum Progresif dan Maqasid Shari’ah: Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

ABSTRAK

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi tidak sah menurut hukum negara. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ‚sah‛ dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak dari perkawinan sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil. Alasan pihak pemohon mengajukan permohonan pengujian tersebut ke Mahkamah Konstitusi adalah bahwa pemohon beranggapan bahwa Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Fokus dalam penelitian ini membahas tentang: Bagaimana hak anak di luar perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan perspektif Hukum Progresif?; dan Bagaimana hak nasab anak di luar perkawinan menurut Maqa>si}d al Shari’ah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan dikarenakan fokus penelitian tentang ketetapan hukum khususnya Putusan Mahkamah Konstitusional, maka penelitian termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang menggunakan putusan pengadilan juga peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (a) dengan dikabulkannya permohonan judicial review pihak pemohon tersebut menyebabkan status Muhammad Iqbal Ramadhan menjadi jelas dan mendapat payung hukum, yaitu anak dari hasil perkawinan Machicha Mochtar dengan Moerdiono yang meliputi hak keperdataan Machicha Mochtar sebagai pemohon I dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon II diperkuat kedudukannya di mata hukum. Dengan demikian, putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum progresif. (b) Dengan menggunakan perspektif maqas}id al-shari’ah, pijakan pertimbangan ijtihad MK tersebut dalam membela dan melindungi anak di luar perkawinan yang dikategorikan sebagai tindakan melindungi jiwa (سفنلا ظفح) anak, sehingga bersifat prioritas karena hal tersebut merupakan salah satu hal dharuri yang wajib dilindungi. Dengan diberikannya hak berupa hubungan perdata dengan ayah biologis anak di luar perkawinan tersebut, dapat dikatakan sebagai upaya melindungi hak anak sebagai manusia atau warga negara yang juga berhak dan wajib dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh hak asasinya sebagaimana anak sah, di sisi lain, aturan-aturan syari’ah berkaitan dengan hubungan perdata yang meliputi nasab, wali, waris dan sebagainya memang sudah secara tegas digariskan oleh syari’ah dan tidak dilanggar oleh MK.

ABSTRACT

Illegitimate children are children born to parents who are legally married according to Islamic law, but they aren’t legally married according to state law. The definition refers to marriage, and if it is done according to Islamic rules then it will be legal based on the perspective of Islamic fiqh as long as it fulfills the requirements and pillars of mariage. Therefore, the children born in this marriage is considered materially legitimate based on Islamic rules, but formally illegitimate since they are not recorded both in religious affairs office and registry office, such as the child of Machica Mochtar and Moerdiono who performed sirri marriage. The appellant propose a review on the article 2 paragraph 2 and article 43 paragraph 1 of Marriage Law due to the consideration that both articles lead to legal uncertainty which may cause loss to the appellant related to the status of the marriage and child born.

The research focuses on: How is the right of illegitimate children based on the decision of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 and the perspective of Progressive Law?; and how is their civil right according to Maqasid al Shari’ah?It is a library research and a normative jurisdiction research since it focuses on legal decision particularly Constitutional Court Decision using regulation approach such as court decision and the existing regulation as its primary legal materials.

The result shows that: (a) the granting of judicial review of the appellant clarifies the status of Muhammad Iqbal Ramadhan, that he is the son of Machicha Mochtar and Moerdiono and also the civil right of Machicha Mochtar as the first appellant and Muhammad Iqbal Ramadhan as the second appellant according to law. Therefore, the constitutional court decision Number46/PUU- VIII/2010 has reflected the implementation of progressive law principals. (b) By using the perspective of maqasidal-shari’ah, the main consideration of constitutional court in defending and protecting illegitimate children are to protect their lives due to its priority and it is dharuriwhich should be protected. The granting of civil right related to the biological father for the illegitimate children is to protect their right as a human being or citizen. They deserve the right and they must be protected by the law to get their status as legitimate ones. On the other hand, the sharia rules has been regulated their civil right such as family lineage and guardian and the constitutional court do no violation to the rules.