Kekuatan mengikat memorandum of understanding pemanfaatan air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang perspektif hukum Islam

INDONESIA:

Kerja Sama pemanfaatan air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dilakukan dengan menandatangani Memorandum of Understanding. Selama ini kekuatan mengikat Memorandum of Understanding sering dipertanyakan. Sehingga dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum. Padahal untuk mewujudkan kerja sama tersebut telah dibangun tandon dan pipa air, sedangkan jangka waktu Memorandum of Understanding telah berakhir namun pembangunan belum selesai. Pembangunan sebelum penandatanganan perjanjian menjadi suatu persoalan. Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah mengatur pelaksanaan dilakukan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Kekuatan Mengikat Praktek Memorandum of Understanding Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Positif ?, dan 2) Bagaimana Kekuatan Mengikat Praktek Memorandum of Understanding Pemanfaatan Air Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang Perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analisis.Teknik pengumpulan data dengan wawancara terpimpin untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan obyek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan air antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tidak memiliki kekuatan mengikat. Alasannya, pembangunan tandon dan pipa air sebelum perjanjian; Memorandum of Understanding yang jangka waktunya habis adalah batal; dan pembangunan yang tetap dilanjutkan tidak memiliki payung hukum. Pembangunan setelah Memorandum of Understanding menurut hukum Islam adalah kewajiban dan berkekuatan mengikat. Kekuatan mengikat terbatas pada 12 bulan jangka waktu yang disepakati. Pembangunan setelah jangka waktu habis tidak mengikat para pihak.

ENGLISH:

Cooperation the water utilization between the Malang district government and Malang city Government is carried out by signing a Memorandum of Understanding. During this time the strength of binding Memorandum of Understanding is often questionable. Until it is feared to raises legal issues. Although to realize such cooperation has been built reservoirs and water pipes.While the term of the Memorandum of Understanding has been ended but the construction has not been completed. The development before signing the agreement as an issue. The regulation Minister of Home Affairs No. 22 on 2009 about Technical Guidelines for Regional Cooperation Procedures governing the conduct carried out after the agreement was signed.

Therefore, this study has two formulation of the problem, first, How is binding Strength Memorandum of Understanding practicing Between the Malang district government and Malang city Government the Government review the positive law? second, How is binding Strength Memorandum of Understanding practicing Betweenthe Malang district government and Malang city Government the Government review the islamic law?

The method used in this study is an empirical legal research (field), with a qualitative approach that produces descriptive analisys data collection with guided interview to get the answer in accordance with the object which been researched.

The results show the implementation of the cooperation agreement water utilization between the Malang district government and Malang city Government does’nt have the binding strength. The reason is, the construction of reservoirs and water pipes before the agreement; Memorandum of Understanding that term ending is void; and development continues to have no legal protection. The development after the Memorandum of Understanding according to Islamic law is a binding obligation and magnitude.The binding strength is limited to 12 months of agreed period. The development after the timeout period is not binding on the parties.