Pengelolaan objek Wisata Lumpur Lapindo perspektif maqashid syariah

INDONESIA:

Semburan lumpur lapindo yang diakibatkan oleh PT. Lapindo Brantas INC hingga saat ini membuat masyarakat ingin tahu bagaimana dampak dari bencana tersebut, dengan banyaknya antusias masyarakat luar yang ingin tahu hingga membuat warga korban berinisiatif untuk mendirikan wisata dan membentuk paguyuban yang akan mengelola wisata sebagai wisata lumpur lapindo. Walaupun sebagian masyarakat berpendapat bahwasannya wisata tersebut adalah awal dari sebuah musibah ataupun bencana, namun tidak dipungkiri bagi warga korban untuk mengelolanya wisata tersebut, hingga saat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat dalam maupun luar.

Fokus penelitian ini dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengelolaan objek wisata lumpur lapindo dan yang kedua adalah bagaimana pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang dikumpulkan ada tiga macam, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier yang dilaukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dalam pengelolaannya paguyuban wisata lumpur lapindo terdiri dari dua petugas, yaitu dibagian atas sebagai jasa ojek, dan dibagian bawah yaitu sebagai penjaga portal dan parkir. Penghasilan yang mereka dapat dari pengunjung wisata akan dijadikan pendapatan atau penghasilan perorangan untuk bagian atas, dan hasil pendapatan dibagian bawah akan dibagi sesuai dengan pos penjaga yang ada di wisata lumpur lapindo. Tinjauan maqashid syariah dalam pengelolaan wisata lumpur lapindo diperbolehkan, karena kemaslahatan hidup warga korban untuk menjaga jiwa dan hartanya dalam kehidupan meskipun pengelolaannya secara resmi tidak berizin dan pengelolaannya sudah diketahui tanpa ada larangan dari pihak PT. Lapindo. Disamping itu juga pengelolanya adalah warga korban lumpur itu sendiri, dari pihak PT. Lapindo juga belum menyelesaikan ganti ruginya kepada warga korban lumpur sehingga menjadi konsekunsi PT memberikan peluang warga korban yang diakibatkan oleh PT. Lapindo Brantas INC.

ENGLISH:

Lapindo mudflow caused by PT. Lapindo Brantas Inc. until today makes people want to know how the impact of the disaster. With many curious and enthusiastic people, it makes the victims took the initiative to set up excursion and form association that will manage tourist travel as Lapindo mud excursion. Although some people argue that excursion is the beginning of a calamity or disaster, but it is inevitable for the victims to manage the excursion. Up to now, it is visited by many people, both within and outside the community.

The focus of this study related to the first statement of the problem is how the management of the Lapindo mud excursion is. The second is how the management of the Lapindo Mud excursion seen from maqashid shariah perspective.

To achieve these objectives, the researcher used a type of juridical empirical research. The approach used in this study was juridical sociological. There were three kinds of data source collected, namely primary data, secondary data and tertiary data taken from observation, interview and documentation. The data were analyzed by using qualitative methods.

The result of this study was, in managing the excursion, the association of Lapindo mud excursion consists of two officers; on the top area is as a motorcycle driver (ojek motor), and at the bottom is as a portal and parking guard. The income they get from visitors will be their personal income in the top area, and the earnings of the bottom area will be shared based on the post in the Lapindo Mud excursion. From the view of Maqashid Shariah in the management of the Lapindo Mud, it is allowed, for the benefit of the victims’ life to keep their life and property even though the management is not officially licensed but it is already known without any prohibition from PT. Lapindo. Besides, the managers are the victims of the mudflow itself, and PT. Lapindo has not completed the compensation to mudflow victims, so the company should provide those opportunities to the victims caused by PT. Lapindo Brantas INC.