Penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh Dewan Pengupahan Kota Malang: Perspektif Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2012 dan maqashid syariah

INDONESIA:

Dewan Pengupahan kota Malang adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Wali Kota dengan tugas xermemberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penetapan upah minimum. Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, pertama, bagaimana penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh Dewan Pengupahan kota Malang perspektif Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 ? dan kedua, bagaimana penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak Dewan Pengupahan kota Malang perspektif maqashid syariah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam analisis data penulis menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh Dewan Pengupahan kota Malang perspektif Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dimulai dengan adanya Surat Edaran gubernur, kemudian Dewan Pengupahan menetapkan kualitas dan spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL hingga menetapkan nilai KHL, yang semua itu sudah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif maqashid syariah Imam Al-Syatibi, KHL juga sudah memenuhi maqashid syariah dalam tingkatan maqashid dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

ENGLISH:

Wage Council of Malang city is a non-structural tripartite institution, that is formed and its members are appointed by the Mayor with task of providing advice and consideration to the Mayor in the establishment of a minimum wage. Government, in setting the minimum wage, based on The Decent Living Need with pay attention of productivity and economic growth. The Decent Living Need is a standard requirement of a single worker or laborer in order to able in living well physically for the needs of one month. In this research, there are two formulation problems, the first is, how the implementation of the decent living need standard fulfillment by Wage Council of Malang city perspective of the Minister Regulation of Manpower and Transmigration No. 13 of 2012? and And the second is, how the implementation of the decent living need standard fulfillment by Wage Council of Malang city perspective of Maqashid Sharia?.

The research method that is used in this research is the empirical juridical research with using sociological juridical approach. Sources of data are primary data that obtained directly from result of interview from interviewee and secondary data that obtained through the information that already written in form of documents. In this case, it is called law materials that is analyzed with descriptive qualitative. While in analysis data, researcher uses inspection of data, classification, verification, analysis and conclusion.

The result of this research shows that implementation of the decent living need standard fulfillment by Wage Council of Malang city perspective of the Minister Regulation of Manpower and Transmigration No. 13 of 2012 began with the circular governor, then Wage Council sets quality and technical specification of each components and type of the decent living need until sets value of the decent living need, that all of that are already compatible with applicable legislation. While in perspective of Maqashid Sharia of Imam Al-Syatibi, The Decent Living Need have also fulfilled maqashid sharia in level of dharuriyat, hajiyat, and tahsiniyat.