Praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah

INDONESIA:

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya pastilah membutuhkan pertolongan orang lain di sekitarnya. Sekarang ini banyak sekali pelaku usaha yang membuka berbagai jasa layanan masyarakat yang menjadikan manusia sebagai konsumen memerlukan adanya perlindungan dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu jasa tersebut yakni Kantor Pos yang melakukan kegiatan pembulatan tarif. Perlindungan hukum ini tidak boleh menyudutkan salah satu pihak.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi tinjauan fiqh muamalah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan. Sebagai bahan primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah karyawan Kantor Pos Dufan. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, al-Qur’an, dan penelitian terdahulu.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu praktik pembulatan tarif yang dilakukan Kantor Pos Dufan Malang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Fiqh Muamalah sebenarnya diperbolehkan selama ada alasan yang kuat dari pelaku usaha yang tidak memberatkan konsumen. Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya adalah hukuman terkait pembulatan tarif. Dalam UUPK menetapkan hukuman dengan melakukan penarikan izin usaha, sedangkan dalam fiqh muamalah apabila pelaku usaha dengan sengaja melakukan kegiatan pembulatan tarif yang memberatkan konsumen maka termasuk dalam jenis riba dan termasuk penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa UUPK lebih mengedepankan kepastian hukum sedangkan fiqh muamalah lebih mengedepankan keadilan hukum.