Implementasi perlindungan hukum terhadap pasar tradisional tinjauan peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern dan maqhasid syari‘ah

INDONESIA:

Kondisi memprihatinkan telah lama dialami pasar tradisional di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Malang. Kondisi pasar yang masih berkutat dengan masalah klasik membuat terseingkir para pedagang. Pasar yang kotor, kumuh, dan tidak nyaman sudah sangat melekat di setiap benak masyarakat. Ditambah dengan kemunculan berbagai toko modern, seperti Indomaret dan Alfamart semakin membuat para pedagang tak berdaya. Perlu adanya peran nyata dari pemerintah daerah untuk dapat membangkitkan persaingan yang ada di dalam pasar tradisional.

Rumusan masalah yang dipilih adalah Bagaimana implementasi perlindungan hukum pasar tradisional tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012? Dan Bagaimana perlindungan hukum pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tinjauan maqâshid syarî’ah?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum pedagang tradisional terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek internal yang berupa pengelolaan dan pemberdayaan, di antaranya penetuan lokasi yang strategis, penyediaan fasilitas bangunan, dan peningkatan kompetensi pedagang pasar. Kedua, aspek eksternal berupa penataan dan pengendalian toko modern, di antanya terkait lokasi pendirian, aturan jarak dengan pasar tradisional dan perizinan. Dan dalam tinjauan maqâshid syarî’ah, implementasi perda ini memang mencakup dua kemaslahatan bagi pedagang pasar tradisional dan pengusaha toko modern. Namun, kemaslahatan pedaganglah yang harus didahulukan, sebagaimana bunyi kaidah المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة (kemaslahatan yang lebih umum harus didahulukan atas kemaslahatan yang di bawahnya).

ENGLISH:

The deplorable condition has long experienced the traditional markets in Indonesia, including in Malang. Market conditions are still struggling with the classic problem making knocked traders. Markets were dirty, grungy, and uncomfortable already deeply embedded in every people's minds. Coupled with the emergence of modern stores, such as Indomaret and Alfamart increasingly making traders helpless. There needs to be real role of local governments to raise competition in the traditional market.

The problems on this research are: (1) How the implementation of legal protection of traditional market reviews Malang District Regulation No. 3 of 2012? And (2) How the legal protection of traditional markets in Malang Regency Regulation No. 3 of 2012 reviews maqashid shari'ah?

This research is an empirical law with case sociological juridical approach by describing in depth about the object under study. And the primary data was taken by interviews, observation and documentation.

The results of this study that the implementation of the legal protection of traditional traders are divided into two aspects. First, the internal aspects of managing and empowerment, including the determination of its strategic location, the provision of building facilities, and improving the competence of the merchant market. Second, the external aspects such as structuring and control of modern shops, including location-related establishments, the rules of distance with traditional markets and licensing. And in reviews maqashid shari'ah, the implementation of this regulation does include two benefits for traditional traders and shopkeepers modern. However, the benefit of traders should take precedence, as the sound of rules المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة (benefit more general welfare should take precedence over the one below).