Implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang

INDONESIA:

Angka perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun baik di kota besar maupun kota kecil di Indonesia. Pengadilan Agama Kota Malang sebagai pengadilan kelas IA sejak Januari hingga November 2015 ada 2.758 kasus perceraian dan jumlah ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun 2014 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah preventif untuk menanggulangi tingginya angka perceraian. Salah satunya adalah dengan diwajibkannya program kursus calon pengantin diseluruh KUA di Indonesia. Namun demikian ditengah berjalannya program tersebut alokasi dana kursus calon pengantin justeru dicabut. Dengan adanya fenomena tersebut maka menarik untuk dikaji perihal implementasi kursus calon pengantin di KUA yang masih menjalankan program tersebut, seperti KUA Klojen Malang. Dimana kota Malang termasuk kota besar, kota wisata dan kota pendidikan yang tidak saja dihuni oleh penduduk asli tetapi juga penduduk pendatang yang tentu mempengaruhi jumlah angka perceraian. Berdasarkan problematika diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah, 1) bagaimanakah implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen? 2) bagaimanakah efektifitas kursus calon pengantin menurut pendapat pihak KUA Klojen Malang dan peserta kursus calon pengantin?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan data hasil wawancara pihak KUA dan paserta kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu yang menjelaskan data primer seperti peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009, serta dokumen terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang masih belum sesuai dengan ketentuan dan garis besar regulasi yang mengatur tentang program kursus calon pengantin karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, diantaranya dana yang kurang memadai, tidak adanya jadwal yang sistematis dan keterbatasan sarana prasarana. 2) Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang dilihat dari komponen-komponen pelaksana kursus calon pengantin seperti materi kursus, narasumber, waktu, metode dan sarana prasarana masih belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga masih belum berjalan efektif. Dengan demikian haruslah ada pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya disetiap masing-masing sector agar program berjalan efektif.

ENGLISH:

The divorce rate is increasing from year to year, both in large cities and small towns in Indonesia. Religious Court of Malang as Class IA court from January to November 2015 there are 2,758 cases of divorce and this number increased by approximately 6% compared to 2014 last. Various efforts have been made ​​by the government as a preventive measure cope with the high divorce rate, one of which is a mandatory program throughout the course of the bride and groom in the Office of Religious Affairs in Indonesia, however the middle passage of the program and for the cost of the course the bride is precisely revoked. With the existence of the phenomenon it is interesting to study a course on the implementation of the bride and groom at the Office of Religious Affairs who still run the program, such as the Office for Religious Affairs Klojen Malang. Based on the problems above, which became the subject matter is, first, how is the implementation of the course the bride and groom at the Office of Religious Affairs Klojen?, Second, how the effectiveness of the course the bride and groom in the opinion of the Office of Religious Affairs and the perpetrators at Klojen Malang ?.

This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Methods of collecting primary data with data from interviews the Office of Religious Affairs and the course participants bride in Malang Klojen Office of Religious Affairs. While the secondary data source that describes the primary data such as the regulation of the Director General of Islamic Guidance Society of Religious Affairs on courses bride Number: DJ.II / 491 Date December 10, 2009, and related documents. The results of this study concluded that the implementation of the course the bride and groom at the Office of Religious Affairs Klojen Malang still not in accordance with the regulations governing the course of the bride and groom for their constraints. As with the existing constraints make the implementation of the program courses bride is still not effective in practice.