Upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima raskin dengan sistem taksiran prespektif hukum Islam dan Undang–undang perlindungan konsumen

INDONESIA:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Program RASKIN yang merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin minimal 15 Kg/KK per bulan. Namun, pada praktiknya warga masyarakat Desa Sidomukti ini masih banyak yang belum mendapatkan haknya secara penuh dalam mendapatkan Raskin.

Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam ? (2) Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin dengan Sistem Taksiran di desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan ?

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris (empiricial law research). Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.
Hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa praktik yang digunakan dalam pembagian Raskin boleh saja seperti yang dilakukan sekarang namun jumlah yang diterima oleh masyarakat harus tepat jumlah yaitu 15kg/perbulan bagi warga yang mendapatkan Raskin, dalam hukum Islam, sistim taksiran yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan sebab di dalamnya tidak ada unsur kepastian atau ketetapan jumlah dan ini bersifat gharar. Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum pemerintah melakukan evaluasi, sosialisasi dan monitoring terhadap praktik pelaksanaan pembagian Raskin di daerah tersebut.

ENGLISH:

This research is motivated by poor rice program which is food subsidies as an effort by the government to improve food security and provide protection to poor families through the distribution of rice is expected to reach poor families of at least 15 kg / household per month. However, in practice citizens Sidomukti Village are still many who do not get the right to parcipate fully in getting rice for the poor.

Based on this, this thesis raised the formulation of the problem: (1) How Implementation poor rice distribution practices by the estimation system in the village Sidomukti District of Brondong Lamongan under Articles 4 and 8, paragraph (1) letter (a) and (b) Law - Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and the Law of Islam? (2) What efforts should be made to realize the legal protection of the Communities poor rice with System Estimates Sidomukti Village district. Brondong Kab. Lamongan?

This thesis using empirical juridical (empiricial law research). Primary legal materials, secondary and tertiary obtained by investigators will be analyzed by using the method of juridical sociological approach to the facts make observations and research in the field was later analyzed and assessed based on legislation related as a reference to solve the problem.

Results of the research by the above method, researchers get answers to existing problems that the practices used in the distribution of poor rice is fine as is done now, but the amount received by the public to be precise amount is 15kg / per month for residents who earn rice for the poor, in Islam law, the system estimate used is not canceled but is makrooh because in it there is no element of certainty or provision of this amount and nature gharar. In an effort to realize the legal protection should the government do the evaluation, dissemination and monitoring of the implementation of the distribution of rice poor practices in the area.