Fenomena Kepala Dusun sebagai jero pemutus perceraian di masyarakat pedesaan: Studi kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

INDONESIA:

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga, menyelesaiakan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak. Perceraian menurut undang-undang negara harus melalui pengadilan agama, akan tetapi lain halnya dengan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adanya fenomena menarik dimana masyarakat desa ini melakukan perceraian dengan menunjuk Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus berdasarkan berbagai alasan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pendapat para tokoh agama Desa Selong Belanak terhadap Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian yang masih berlaku di Desa tersebut,serta memahami dampak-dampak hukum pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan dengan metode wawancara. Adapun literatur dan dokumentasi yang terkait dengan persoalan ini digunakan sebagai data skunder dan tersier. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Kesimpulan yang diproleh dalam penelitian ini ialah bahwa Fenomena kepala kusun sebagai Jero pemutus perceraian di masyarakat pedesaan di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ini dipengaruhi oleh berbagai alasan. Seperti tidak sahnya suatu perceraian jika belum melalui kepala dusun sebagai jero pemutus, perintah mentaati seorang pemimpin, jarak pengadilan agama dengan desa yang jauh, mahalnya biaya, kesibukan, dan tidak mengerti cara beracara di pengadilan agama. Dampak hukum yang terjadi pasca perceraian ialah tidak jelasnya status suami-istri dalam hal pernikahan selanjutnya dan hal hutang-piutang, tidak jelasnya hak perlindungan anak, mempersulit administrasi kependudukan negara, dan jelasnya harta benda bersama yang diproleh semasa perkawian.

ENGLISH:

Divorce is the last way that must be taken in the settlement of disputes and family brawl, resolving house hold srift that impossible to be recovered, even if allowed to go feared would cause the breakdown of the family of both parties. Divorce under the laws of the country must be through the religious court, but it is different with the community of Kapal of Selong Belanak Village of West Praya of Central Lombok. The existence of an interesting phenomenon in which people of this village have done divorce by appointing the Village Head as Jero breaker based on various reasons. Based on these problems researcher conducted this research to find out the opinion of religious leaders of Selong Belanak village against village head phenomenon as Jeroof breakers of divorce that has prevailed in the village, as well as understanding the effects of law of post-divorce.

This research used empirical research with qualitative approach. Most of the data was collected by interviews. The literature and documentation related to this issue was used as a secondary data and tertiary. Having collected then analyzed using descriptive analytical method. The conclusion was the phenomenon of the village head as Jero of breaker of Divorce in Rural Communities in Kapal of Selong Belanak Village of West Praya of Central Lombok was influenced by a variety of reasons according to religious figures of Belanak Delong Village. Such the invalid of a divorce if it was not through the head of the village as Jero of breaker, obeying the command of a leader, the far distant of religious court with village, high cost, busyness, and misunderstanding how religious court proceedings. The impacts of the law that occurred after the divorce were unclear status of husband and wife in marriage and the debts, lack of clarity about the rights of child protection, complicating the administration of the state population, and unclear status of property acquired during the marriage time.