Isbat poligami menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo: Studi komparatif perkara No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob dan Perkara No.141/Pdt.G/2013/P.A.Prob

INDONESIA:

Salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili, menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara isabt nikah bagi pasangan suami istri yang belum tercatatkan atau dilegalkan. Hal yang berbeda jika isbat nikah yang dilakukan adalah untuk istri kedua (Isbat poligami) dengan menjadikan istri terdahulu sebagai pihak termohon, sebagaimana yang pernah terjadi di Pengadilan Agama kota Probolinggo. Namun yang menjadi menarik dari kajian ini adalah adanya 2 perkara yang sama yaitu tentang (Isbat poligami) dengan perkara No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob dan No.141/Pdt.G/2013/P.A.Prob, Namun menghasilkan putusan yang berbeda dimana perkara yang pertama No.306/Pdt.G/2012/P.A.Prob Hakim mengabulkan permohonan pemohon, sedangkan perkara berikutnya No.141/Pdt.G/2013/P.A.Prob) Hakim menolak permohonan yang diajukan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Maka kajian ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara isbat poligami yang terjadi, yang dianalisis dengan pendekatan komparatif. Yang tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memahami secara komprehensif dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama kota probolinggo dalam mengabulkan dan menerima perkara isbat poligami.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris (Field research) dimana sebagian besar datanya diperoleh dari sumber data primer berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para hakim terkait. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis komparatif yaitu dengan membandingkan persamaan dan perbedaan terkait putusan dan pemahaman hakim tentang perkara isbat poligami ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama kota probolinggo dalam mengabulkan perkara isbat poligami berdasarkan pada ketentuan Hukum islam, Kemaslahatan (Maslahah al-Murslah) tentang terjaminya setatus anak juga istri dan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2, adapun pertimbangan hakim yang menolak perkara isbat poligami ini didasarkan pada UU.No.1 Tahun 1974 pasal 3 tentang perizinan poligami , peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang adanya izin poligami secara administrasi Hukum kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu, Surat edaran dari Mahkamah agung No.7 Tahun 2012 dan kontrol sosial masyarakat.

ENGLISH:

One authority from the religious court among them were judge, received, examine and decide isabt marriage for married couple who have not written or legality. Different things if isbat marriage executed is to the second wife (isbat polygamy) by taking wife old as the party defendant. As that ever happened in the religious court city probolinggo. But really the draw from this review are the same 2 matter which was about (isbat polygamy) with matter number 306/Pdt.G/2012/P.A.Prob and the Case Number 141/Pdt.G/2013/P.A.Prob, but produce decisions are different and that matter first number 306/Pdt.G/2012/P.A.Probjudge answer the applicant, while matter next number 141/Pdt.G/2013/P.A.Probthe judge refused petition filed. Depart from these problems, so the focused is on consideration of a the judge in case that receive and refuse isbat polygamy occurring, analyzed by comparativeapproach.That the main purpose of this study is to assess comprehensively basis of consideration judicial decisions the religious court city probolinggoin said and receive matter isbat polygamy.

This research are classified as a part empirical research (field research) where most of the data obtained from primary sources of data based on the results of direct interview with the judges related.The approach that is used is qualitative with comparative analysis that is by comparing similarities and differences related decisions and judges in understanding the matter of this isbat polygamy. The results of the study can be concluded that basis of consideration court judge religion city probolinggo in case receive isbat polygamy based on to the islamic law, (maslahah al-mursalah) side of the secured of the status children are the wife and Regulation Number 1 of 1974 article 2, as for consideration the best refuse matter isbat polygamy is based on Regulation Number 1 of 1974 article 3 regarding licensing of polygamy, government regulation number 9 of 1975 of the existence of the permission polygamy is done law to the religious court first, circulation letter from the supreme court number 7 of 2012 and control community social.