Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Aktivis Hizbut Tahrȋr Indonesia Kota Malang

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang hingga kini berkembang luas dan diterapkan oleh hampir mayoritas di belahan dunia. Demokrasi sendiri terkadang memunculkan wajahnya yang „ambigu‟ yang tak jarang dipermasalahkan atau ditentang oleh sebagian kalangan. Fenomena maraknya arus demokratisasi juga tak jarang melahirkan wajah-wajah yang bersebrangan akibat proses tersebut, yang pada akhirnya pencarian identitas dan keinginan untuk merubah sistem yang sedang berjalan (demokrasi) menjadi sebuah keniscayaan bagi kalangan gerakan Islam ideologis. Penelitian ini berusaha mengungkap dan memahami bagaimana fenomena gerakan Islam ideologis Hizbut Tahrir yang tumbuh subur di alam demokrasi seperti Indonesia dengan ilustrasi Malang sebagai lokusnya.

Pasca rezim Orde Baru berkembangnya gerakan Islam ideologis yang militan memberikan keunikan sendiri terutama pandangan-pandangannya –yang justeru posisinya sebagai peran antagonis yang berlawanan arah dengan keberadaan sistem yang sedang berjalan. Dari sini, Hizbut Tahrir sebagai partai politik independen dan tidak ikut dalam pemilu legal-formal memberikan implikasi pada perilaku politiknya yang jelas-jelas menolak sistem demokrasi. Penolakan aktivis Hizbut Tahrir terhadap sistem demokrasi, tampak pada pandangan-pandangannya secara mendasar seperti asas sekularisme, dan prinsip kebebasan (berpendapat, kepemilikan, berperilaku, dan bergama) Dengan demikian, Hizbut Tahrir memberikan perspektifnya dengan memetakan antara Demokrasi dan Islam dalam pandangan ideologinya.

ABSTRACT

Democracy is a political system that has so far widely developed and applied by almost a majority in parts of the world. Democracy itself is sometimes led to his
'ambiguous' is often disputed or contested by some. Current widespread phenomenon of democratization also is not infrequently bear faces an opposite during process, which in turn search for identity and desire to change the running system (democracy) becomes a necessity for the Islamic ideological movement. This study tried to uncover and understand how the phenomenon of ideological Hizbut-Tahrir Islamic movement that thrives in a democracy such as Indonesia and Malaysia as an illustration of the locus.

Post-New Order regime ideological development of the militant Islamic movement gives its own uniqueness, Especially his views are precisely its position as the role of antagonist in the opposite direction to the existence of the system is running. From here, Hizbut-Tahrir as an independent political party and does not participate in the election of formal legal-political implications on the behavior that explicitly rejects the democratic system. Hizbut-Tahrir activists rejection of the democratic system, looking at his views are as basic as the principle of secularism, and the principle of freedom (opinion, ownership, behave, and Bergama) Thus, Hizbut-Tahrir gives his perspective by mapping between democracy and Islamic ideology in view.