Muhammadiyah, Civil Society, dan Negara: Kajian terhadap Relasi Muhammadiyah dengan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1985

ABSTRAK

Orde Baru dikenal sebagai rezim yang berhasil menguasai struktur birokrasi dan keamanan. Sehingga aplikasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Dalam kurun waktu 1966-1985, Orde Baru berusaha untuk menciptakan stabilitas politik dan menerapkan ideologi pembangunan. Untuk menciptakan stabilitas politik dan menjalankan ideologi tersebut, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan-kebijakan politik yang menimbulkan kesenjangan hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Pada kisaran tahun ini, hubungan umat Islam dan pemerintah Orde Baru bersifat antagonistik dan resiprokal kritis. Hubungan ini menimbulkan ketidaksepahaman antara pemerintah dan umat Islam sehingga mengarah kepada konflik. Muhammadiyah sebagai komponen Islam yang hidup pada kurun waktu tersebut, dapat dilihat sebagai salah satu unsur penguat civil society. Dalam posisi ini, Muhammadiyah sebagai organisasi yang bersifat independen serta tidak jatuh pada wilayah negara dan militer menjadi fokus penelitian. Relasi Muhammadiyah dengan negara menjadi penting untuk dikaji untuk mengungkap fenomena hubungan Muhammadiyah dengan negara pada tahun 1968-1985.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan, dan mendasarkan sumber datanya pada sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan fokus penelitian yang diterbitkan pada tahun 1968-1985. Sedangkan sumber sekundernya berupa data- data yang muncul diluar rentang tahun 1968-1985. Adapun tahapan penelitian ini adalah Heuristik, Verifikasi, Interpretasi data dan Penulisan Sejarah.

Temuan-temuan penting hasil studi ini memperlihatkan bahwa pertama pada tahun 1968-1985, terjadi beberapa peristiwa politik yang menarik minat Muhammadiyah ikut dalam konstelasi politik pemerintah Orde Baru, yaitu, usaha pendirian Parmusi, Kasus RUU Perkawinan, Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Asas Tunggal Pancasila. Kedua, Muhammadiyah senantiasa mengedepankan dialog untuk menyelesaiakan permasalahan politik yang berkaitan dengan organisasi maupun Islam sebagai agama. Pola relasi yang terbentuk antara Muhammadiyah dengan Pemerintah Orde Baru pada tahun 1968-1985 bersifat kooperatif yang disertai dengan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru pada rentang waktu tersebut.

ABSTRACT

The New Order is known as the regime that managed the bureaucracy and security structure successfully. So that, the government application that was done by the New Order Government tents to be authoritarian. In the period of 1966-
1985, the New Order tried to create political stability and applied Ideology. To create political stability and applied some political policies that led to the gap between the government and muslims. At the range of this year, the relationship made a misunderstanding between the government and muslims that led co conflict. Muhammadiyah as an Islam component that lived during this period can be seen as one element that reinforced civil society. In this position, Muhammadiyah as the independence organization and did not full on the government and militer territory become the focus of the study. The relationship between Muhammadiyah and state become important to be studied to reveal the phenomenon of the relationship between Muhammadiyah and the state in 1968-
1985.

This Study was conducted by using library research approach, and based its data on the primary and secondary sources. The primary sources of this study were the books related with the focus of this study that was published in 1968-1985. While the secondary sources were the datas that appeared outside the range of the years 1968-1985. The stages of this study were heuristic, data interpretation, and history writing.

The important findings of this study showed that first, in 1968-1985 there were some important political events that interested Muhammadiyah to participate in the political constellation of the New Order government, namely Parmusi establishment, RUU Perkawinan, Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa and Asas tunggal Pancasila. Second, Muhammadiyah always favored dialogue to solve political issues relaticy of the organization as well as Islam as a religion. The relation pattern builded between Muhammadiyah and the New Order Government in 1968-1985 was cooperative that is followed by a critical attitude toward the New Order government’s policy in that period of time.