The implementation of Istislahi method on the view of The Hajj Law No. 13/2008 concerning the injection of Meningitis vaccine to Indonesian pilgrims

ABSTRAK

Haji adalah rukun Islam yang ke-lima dan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap Muslim yang mampu ke Baitullah. Proses ibadah haji memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karenanya kesehatan sangatlah penting perannya pada hal ini. Vaksin Meningitis merupakan salah satu pokok dari sekian pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi ini, belum nyata dan rata ditemukan keberhasilannya. Sebab ada beberapa pihak yang belum bisa menerima vaksinasi yang disebabkan adanya hasil laboratorium yang menemukan enzim babi dalam vaksin tersebut. Artinya, vaksinasi meningitis pada jamaah haji ini belum sepenuhnya kondusif, karena dipandang masih menjadi masalah yang kontroversial.

Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, juga menganalisa pendapat-pendapat tersebut dengan analisis metode Istislahi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif normatif dengan bahan hukum primer UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan kitab Ushul Fiqh Al-Islamy.Analisis bahan hukum data menggunakan pendekatan deduktif (yang meliputi kekuatan makna implicit yang terkandung dalam UU tersebut dalam menunjukkan makna, dengan analisa metode Istislahi).

UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pada beberapa pasal (pasal 1, pasal 6, pasal 7 dan pasal 31) menjelaskan bahwa jamaah haji berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta berkewajiban secara intensif untuk memeriksa kesehatan. Hasil analisis penelitian yang menggunakan metode Istislahi ini adalah bahwa vaksinasi meningitis pada jamaah haji adalah diperbolehkan. Hal ini telah diperkuat dengan adanya undang-undang yang menyatakan bahwa jamaah haji berhak mendapatkan pelayanan serta pemeriksaan kesehatan. Alasan hukum diperbolehkannya vaksinasi ini adalah karena dalam metode ini lebih mementingkan mencegah mafsadah dari pada menerima maslahah.

ABSTRACT

Hajj, the fifth pillar of Islam that must be carried out at least once in Muslims lifetime, this religious duty must be done by Muslims who are able and affluent to Baitullah. Health is an important factor that must be prepared for the hajj pilgrims, since hajj takes an extra prime physical condition. The Saudi government obliges all hajj pilgrims to have Meningitis vaccine in order to protect them from cerebral membrane inflammation. Accordingly, Indonesian pilgrims should receive meningitis vaccine injection in the first place before they depart to Saudi Arabia. Without taking the meningitis vaccine, a pilgrim would not be allowed to go to the Holy Land. There are pros and cons on the use of the meningitis vaccine, which is suspected to contain swine enzyme.

Furthermore, the purpose of this study is to find out and describe the view of the Hajj Law No. 13/2008 concerning Meningitis Vaccine injected to Indonesian pilgrims. It also analyzes with the Islamic legal method of Istislahi. The design of this research is normative legal research with the approach of statute (the Hajj Law No. 13/2008) and conceptual (Islamic legal method of Istislahi). To collecting the legal source is done by collect of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. And will be analyzed by the researcher with the normative descriptive analysis. The legal source analysis uses the deductive approach which includes the implicit meanings on the Hajj Law No. 13/2008. The analysis of research result that used in this research is the Islamic legal method of Istislahi.

There is some word/sentence on the section that tells us, that the injection of Meningitis vaccine is one of the health services from the government in the homeland (Indonesia). The section 1, section 6, section 7 and section 31 explains that the pilgrims are entitled to health services and intensive obliged to check the health. The injection of Meningitis vaccine is one of health services that given by the government to the pilgrims are permissible. This legal status of Meningitis Vaccine injection is heavily based on the theory of Maslahah Mursalah that entails understanding of the Islamic principle of preventing harm. So, it can be concluded that Meningitis Vaccine is permissible to be injected to Indonesian pilgrims based on the perspective of Islamic legal method of Istislahi on the view of the Hajj Law No. 13/2008.